Testimoni Tentang Papua (1)

PERINGATAN
Tulisan ini lumayan panjang, bergambar, dan ditutup dengan kata “BERSAMBUNG”.

 

Setelah secara sukarela hanyut dalam berbagai bentuk prokrastinasi, akhirnya datang juga kesempatan bagi saya untuk menulis testimoni tentang permasalahan multidimensi yang terjadi di Papua. Yang menyebabkan testimoni ini begitu penting, sesungguhnya adalah fakta bahwa saya ini bukan orang penting. Di Papua atau di manapun juga. Testimoni dari manusia tidak penting yang tidak pernah menjadi bagian dari kejadian-kejadian penting, justru sangat penting; lantaran manusia tidak penting ini – sebagaimana insan-insan tidak penting lain – lah yang sebenarnya senantiasa kecipratan limbah paling kental dari kondisi busuk hasil tingkah polah manusia-manusia penting.
Saya bukan elit. Saya akar rumput. Atau paling tidak saya kerikil yang berserakan di tanah, sedikit di atas akar rumput. Jadi ini bukan pendapat elit. Ini kesaksian akar rumput dari kaum pendatang di Papua. Satu di antara golongan orang Indonesia yang sejak lahir tidak punya pilihan selain harus bertahan hidup di Papua.Sudah sejak lama sebenarnya (persisnya 2008) saya melontarkan janji digital kepada beberapa teman di blogosphere, untuk menyumbangkan seberkas pencerahan kepada buramnya simpang-siur pemahaman terhadap permasalahan ipoleksosbudkampret™ yang ada di Papua. Permasalahan yang, seperti halnya daerah-daerah lain di Republik Gosip ini, sudah ada sejak zaman bulgur; dan tiba-tiba menyeruak ke permukaan paska reformasi laiknya bangkai mengapung di selokan lumpur; sehingga seolah-olah permasalahan itu belum pernah ada sebelumnya.

Selama ini saya belum juga memulai menulis urusan testimoni ini, lantaran masih bingung mau mulai dari mana. Pada akhirnya saya putuskan untuk menyajikan tulisan ini dalam model ‘pernyataan VS fakta’. Yang dimaksud ‘pernyataan’ adalah kritik dan komentar analis di media massa, pendapat umum, klaim pribadi maupun golongan, dan segala macam analisis politik tentang Papua yang dirangkai dari potongan-potongan gambar yang diambil dari jarak aman. Yang dimaksud ‘fakta’ adalah realita sehari-hari yang saya endus, amati, dan alami langsung sebagai orang Papua berlabel pendatang. Fakta yang tidaklah terlalu berbeda dengan yang dihadapi orang kebanyakan; hanya saja dalam menyikapi realita kebetulan saya memilih untuk mengedepankan akal sehat ketimbang kepatuhan terhadap sensor sosial.

Antara pernyataan satu dan lainnya yang akan saya tampilkan, tidaklah mesti berhubungan langsung, baik secara kronologis maupun secara naratif. Saya hanya menyikapi pernyataan apapun yang kebetulan mencuat pada saat saya hendak menulis, atau yang kebetulan ada di kepala saya. Kiranya format penulisan ini akan terlihat acak dan cukup tak beraturan, namun semoga saja cukup bisa dinikmati dan cukup mampu memberi pencerahan. Kelak kalau sudah cukup banyak ulasan yang saya tulis soal permasalahan Papua, mungkin saya akan pertimbangkan untuk menyusun ulang perca-perca testimoni ini kedalam uraian tunggal yang lebih kronologis dan lebih logis urutan narasinya.

Ini adalah cicilan pertama. Mudah-mudahan saya diberi umur panjang untuk menelurkan cicilan-cicilan berikutnya.

Pernyataan

“Irian itu kepanjangan dari ‘Ikut Republik Indonesia Anti Netherland’, jadi bukan bahasa (salah satu suku di) Papua.” (Farhan, 2011)

Fakta

Ini barang usang sebenarnya. Saking usangnya sampai-sampai saya hampir bisa mencium bau papeda basi tiap kali itu barang disebut-sebut. Alasan saya membahasnya, adalah subyektifitas pribadi semata. Ini lantaran gaya Farhan saat mengucapkan kalimat di atas dalam wawancara TVone, kesannya seakan-akan yang diucapkannya itu barang baru. Bermula dari rasa muak saya atas gayanya yang terkesan soktau™, saya kemudian jadi berpikir kalau jangan-jangan memang itu barang belum banyak yang tahu. Jadilah saya bahas juga ini barang usang.

Seperti sudah dua kali saya sebutkan di atas, perdebatan nama Irian VS Papua adalah perdebatan usang. Perdebatan itu sudah ada sejak tahun 1969 kala Ir. Soekarno, Alm., waktu itu Presiden RI, menetapkan nama ‘Irian’ untuk bagian barat pulau Papua ini (bagian timurnya bernama Papua New Guinea, sebuah negara persemakmuran Australia; siapa tahu ada penggemar Farhan yang tidak tahu soal ini). Seiring reformasi, perdebatan tidak penting soal nama ini kemudian mengemuka dengan begitu hebohnya di antara masyarakat dan elit asli Papua sendiri, saat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengganti nama Propinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua. Ya. Benar. Bahkan huruf ‘p’ dalam ‘propinsi’ pun diganti.

Perdebatan massal ini terjadi dari warung kopi hingga perguruan tinggi, dari pasar hingga seminar, dari obrolan sehari-hari hingga diskusi multi-sesi.
………..
Oke, mungkin tidak sebombastis itu. Sebenarnya perdebatan ini terjadi hanya di kalangan elit saja, dan sepanjang ingatan saya belum ada dialog terbuka yang membahas ini barang. Yang ada hanya saling berbalas tulisan antara golongan penyuka nama Irian dengan golongan penyuka nama Papua di berbagai media lokal.
Perdebatan akhirnya dimenangkan secara mutlak-dan-meyakinkan-walaupun-terlalu-remeh-untuk-diumumkan-di-media oleh golongan penyuka nama Papua. Segelintir golongan penyuka nama Irian kalah secara total, baik dalam skala legitimasi gagasan maupun dalam skala jumlah simpatisan.

Diantara segelintir golongan dimaksud, adalah Barisan Merah Putih, sebuah Ormas nasionalis beranggotakan veteran dan generasi muda Papua pro-NKRI, yang kala itu (dan sampai sekarang) berdiri terdepan mengusung argumen pro-Irian. Diantara golongan sejenisnya, mereka termasuk yang paling terang-terangan mengemukakan fakta bahwa kata ‘Irian’ itu diusulkan oleh Frans Kaisiepo sebagai perwakilan dari Papua pada Konferensi Malino (Juni 1946). Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Biak dan Serui, dua pulau kecil di bagian utara Papua. Dalam bahasa kedua bahasa itu, ‘iri’ sama-sama berarti ‘tanah’. Bedanya, ‘an’ dalam bahasa Biak berarti ‘panas’, sementara ‘an’ dalam bahasa Serui berarti ‘bangsa’. Dalam bahasa Biak, ‘irian’ berarti tanah yang panas, sementara dalam bahasa Serui ‘irian’ berarti ‘tanah air’.
Memang usulan nama itu kemudian “dipas-paskan” menjadi akronim ‘Ikut Republik Indonesia Anti Netherland’ demi lebih menguatkan slogan politik anti Belanda, namun jelas salah jika nama ‘irian’ itu semata-mata akronim belaka tanpa makna literal.
Dalam argumen pro-Irian ini, ada dua premis dasar : 1) kata ‘Irian’ justru berasal dari bahasa asli orang Papua, sedangkan kata ‘papua’ berasal dari bahasa orang di luar Papua. 2) kata ‘Papua’ mempunyai asosiasi makna yang justru buruk bagi orang Papua.

Ada beberapa fakta historis yang bisa menjelaskan asal-usul kata ‘Papua’.

Pertama, adalah Sultan Tidore, sebuah kerajaan yang menguasai Maluku pada abad pertengahan, yang memberi nama ‘Papa Ua’ kepada orang-orang Papua. Konon kemudian terjadi pergeseran pelafalan dari ‘papaua’ menjadi ‘papua’ karena cara bertutur orang Maluku dan Papua yang cepat dan cenderung melewatkan suku kata triftong. Sebutan ‘Papua’ ini kemudian digunakan bukan saja oleh orang Tidore, tetapi juga orang Ternate dan orang-orang Maluku pada umumnya.
Nama ‘papa ua’ ini punya dua asosiasi makna : makna negatif, dan makna politis. Makna negatifnya, ‘papa ua’ itu artinya ‘tidak punya bapak’. Dalam bahasa daerah Tidore, ‘ua’ berarti ‘tidak punya’ atau ‘tidak ada’. Aplikasi linguistiknya terbalik jika dibanding dengan bahasa Indonesia, yaitu kata ‘ua’ itu ditempatkan di belakang kata benda yang ‘tidak dipunyai’ atau ‘tidak ada’. Konon, ada dua alasan yang mendorong orang Tidore menyebut orang Papua sebagai ‘papa ua’. Pertama, orang-orang Papua yang pertama kali dilihat orang Tidore adalah orang Papua di daerah pesisir pantai. Disana, mereka melihat beberapa anak Papua berambut ikal tapi pirang, sementara tidak ada orang dewasa yang berambut pirang di situ. Diambillah kesimpulan bahwa anak-anak berambut ikal-pirang itu adalah anak haram hasil hubungan dengan orang-orang Eropa yang sudah lebih dahulu menjejakkan kaki di situ. Walau kesimpulan ini sangat bisa diperdebatkan, lantaran ada banyak parameter lain yang bisa menjelaskan fenomena penduduk pesisir berambut pirang itu, faktanya adalah kesimpulan itu sudah diambil dan sudah terlanjur menjadi isapan jempol wacana historis.

Alasan kedua, saat orang-orang Tidore mencapai daerah pegunungan Papua, mereka mendapati banyak anak yatim. Banyak kaum bapak dan pemuda yang menjadi korban budaya perang suku di daerah pegunungan Papua yang masih sangat marak pada masa itu (sampai sekarangpun masih ada). Asosiasi makna negatif ini belakangan (tepatnya paska Otonomi Khusus) ‘dikoreksi’ oleh orang Tidore sendiri. Nama ‘papa ua’ dikatakan bukan berarti ‘anak haram’ maupun ‘anak yatim’, tetapi perkataan ‘tidak punya bapak’ itu diartikan sebagai ‘mandiri’ dan ‘tidak ada yang memerintah’. Sultan Tidore dikatakan ‘sudah lebih dahulu memberikan otonomi kepada orang Papua bahkan sebelum lahirnya Republik Indonesia’.

Kata ‘Papua’ juga dirunut asalnya dari bahasa Melayu. Konon seorang pelaut Portugis bernama Antonio D’Abreu yang memberi nama ini pada saat berlabuh di pantai utara Papua pada tahun 1551. Kata ‘Papua’ dalam hal ini berasal dari kata ‘pua-pua’, konon bahasa Melayu, yang berarti ‘keriting’.

Kendatipun dalam argumen pro-Irian kata ‘Papua’ dikatakan mempunyai konotasi buruk, bahkan pelecehan bagi orang Papua sendiri, argumen ini tetap saja kalah. Ini lantaran para pengusung argumen pro-Papua mempunyai dua premis yang tidak terbantahkan : 1) kata ‘Papua’ lebih mewakili jati diri orang Papua daripada kata ‘Irian’; 2) legitimasi historis : nama ‘Papua’ itu lebih tua daripada nama ‘Irian’.

Kalau nama yang dianggap paling pantas adalah nama yang paling tua, sebenarnya masih ada satu nama lagi yang diklaim bahkan lebih tua daripada nama ‘Papua’ maupun ‘Irian’. Nama itu adalah ‘Nuwar’. Salah satu tokoh yang paling vokal menggunakan nama ini adalah Ustadz Zaaf Fadzlan Rabbani, yang menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Papua bahkan tiga abad sebelum orang Eropa menjejakkan kakinya di pulau ini.
Namun nama ini tidak laku, lantaran ia berasal dari minoritas muslim di Kaimana, secuil kabupaten di wilayah pesisir Provinsi Papua Barat. Tentu jika dipandang dari segi representasi jati diri orang Papua (yang 50% beragama Kristen Protestan dan 25% Katholik), nama ini kalah jauh dibanding ‘Irian’ sekalipun, apalagi ‘Papua’.

Parameter lain yang sebenarnya paling berperan dalam anulasi nama ‘Irian’ adalah bahwa makna politisnya terlanjur terlalu kuat mengakar pada masyarakat Papua. ‘Ikut RI Anti Netherland’ itu lebih mengiang-ngiang di kepala orang, daripada makna ‘irian’ dalam bahasa Biak maupun Serui. Baik Soekarno maupun Soeharto terlalu megalomaniak mempromosikan ‘kemenangan’ RI atas Belanda, yang berbuah ‘kembalinya’ Papua ke pangkuan NKRI. Terlalu banyak tanda tanya seputar PEPERA 1969 yang terlalu lama dipendam dalam sekam selama tiga dekade, sehingga pada saat reformasi bergulir, segala antipati terhadap kata ‘Irian’ itu membuncah seperti air bah, menolak segala logika dan wacana yang mencoba membela legitimasi nama itu. Yang ada hanya ‘pokoknya’. Pokoknya nama Irian tidak boleh dipakai lagi.

Jakarta pun tahu itu, bahwa nama Irian itu harus secepatnya diganti, demi membantu mengikis trauma politis orang Papua akibat Pepera, dan demi mengembalikan kepercayaan orang Papua terhadap NKRI. Tetapi kalau pembahasan soal permasalahan di Papua lagi-lagi harus membawa-bawa ‘Ikut RI Anti Netherland’, seperti ulah Farhan di TVone tempo hari, ini tentu mengorek lagi luka lama. Sia-sialah usaha berbagai pihak selama ini yang tengah berusaha menabur penawar pada luka itu.
Diskusi masalah Papua haruslah total dan komprehensif, tidak hanya bicara soal betapa salahnya almarhum Soekarno kala mencetuskan akronim ‘Irian’, tetapi harus menelaah segala apa yang terjadi di Papua sejak zaman pendudukan Belanda sampai sekarang. Runyam urusannya kalau pembicara yang terlalu sedikit pengetahuannya diberi kesempatan untuk mengumbar kebodohan, di layar TV yang ditonton puluhan juta kepala.

Pernyataan

“Terkesan ada pembiaran dari aparat, yang seharusnya dapat mencegah kongres ini sejak awal.” (Yorris Raweyai, 2011)

Pernyataan di atas disampaikan dalam wawancara dengan TVone menyangkut kongres Papua III pada 17 Oktober 2011, yang mana tindakan represif aparat penegak hukum dalam membubarkan massa berujung pada jatuhnya tiga korban jiwa.

Fakta

Pada 2009, sekelompok pemuda asal pegunungan Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengadakan konsolidasi massa di depan kompleks Expo Waena, Abepura. Jumlah massa yang berhasil dikumpulkan pada waktu itu konon mencapai ribuan. Mereka bermaksud melakukan long march menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengumumkan pembentukan International Parliamentarians for West Papua. Pihak kepolisian mengambil keputusan untuk menghadang dan mengisolir aksi massa di Expo Waena. Massa akhirnya gagal bergerak menuju gedung DPRP dan akhirnya meneruskan orasi dan demonstrasinya di Expo Waena dengan pengawalan ketat aparat.

Pada waktu itu komentar kritikus di Jayapura adalah : “Pemerintah bersikap paranoid”, “Reaksi aparat berlebihan”, “Orang belum bertindak makar, sudah dituduh makar”.
Kini, saat aparat memberi keleluasaan bagi Edison Waromi dan Forkorus Yaboisembut dkk untuk menyelenggarakan Kongres Papua III di lapangan Tauboria Abepura, kemudian memutuskan untuk membubarkan massa saat didapati aksi makar dalam prosesi Kongres, maka kritik yang bermunculan adalah senada dengan apa yang dikutip dari komentar Yorris Raweyai di atas.

Kalau dicegah, negara disebut paranoid, usil, ganjen, genit. Kalau dibiarkan, ngelunjak. Kalau setelah ngelunjak baru ditindak, negara disebut melakukan pembiaran.

*facepalm*

Pernyataan

Pemerintah tidak serius dalam menerapkan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka orang Papua mengembalikan Otonomi Khusus kepada NKRI, untuk kemudian menuntut merdeka.

Fakta

Sudah jelas apa yang diminta orang Papua. Merdeka. Lepas dari NKRI. Seperti Timor Leste. Sudah jelas pula jawaban negara untuk permintaan itu : tidak, dan tidak akan pernah.

Satu-satunya cara untuk orang Papua bisa merdeka, adalah memenangkan perang terbuka. Menang dalam perang terbuka melawan Indonesia adalah omong kosong. Merdeka dengan jalan damai, dengan mengharapkan PBB sebagai arbitrator yang memfasilitasi referendum, adalah omong kosong yang lebih melompong.
Selama negara-negara adidaya yang mengontrol PBB masih mempunyai saham dalam pengerukan sumber daya tambang di Papua; selama Freeport McMoran masih ada di Tembagapura, Timika, selama British Petroleum masih ada di Bintuni, Sorong Selatan; selama itu pula Amerika Serikat, Inggris, dan PBB tidak akan pernah memfasilitasi kemerdekaan Papua dari Indonesia. Status Quo terlalu nikmat untuk diusik.

Republik Indonesia masih terlalu lemah untuk membebaskan diri dari kontrol ekonomi negara-negara adidaya. Masih terlalu kerdil untuk mengusik Freeport McMoran dan British Petroleum. Lalu apa jalan tengahnya? Otonomi Khusus. Sebuah status yang seharusnya bisa dimanfaatkan orang Papua sebagai pengkondisian untuk mengembangkan diri dan daerahnya. Untuk bisa lebih pintar. Lebih kaya. Lebih mandiri. Lebih kuat. Lebih layak untuk berkata, “To hell with your aid!” kepada siapapun yang menyodorkan sepotong keju demi mengeruk sekarung emas dari tanahnya.

Tetapi bukannya Otonomi Khusus itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, malah dikembalikan. Pada Juni 2005 dan Agustus 2010, Dewan Adat Papua mengembalikan status Otonomi Khusus kepada pemerintah pusat Republik Indonesia, melalui demo besar-besaran yang melibatkan ribuan massa di gedung Dewan Rakyat Papua. Alasannya? Otsus menjadi ajang korupsi. Dana 1,7 trilyun per tahun yang mengalir dari Jakarta sebagai pengembalian hak pendapatan asli daerah, ternyata konon tidak dinikmati rakyat Papua, tetapi lebih banyak yang masuk kantong oknum-oknum pejabat di Papua.
Melihat ini, apakah elit penegak hak-hak dasar orang Papua menuntut tindakan hukum atas oknum-oknum itu? Tidak. Mereka menyalahkan Jakarta. Padahal dari Gubernur sampai Kepala Kampung (istilah ‘desa’ tidak dipakai lagi sejak Otsus) adalah orang-orang asli Papua, dan dipilih sendiri oleh rakyat Papua. Saat orang-orang pilihannya ternyata korupsi, maka yang disalahkan oleh elit Papua adalah Indonesia. Jadi orang Papua yang korupsi itu adalah korban dari ajaran sesat orang Indonesia. Mereka tidak perlu dihukum, karena yang jahat itu Indonesia. Apakah hanya saya sendiri yang merasa ada yang salah dengan logika ini?

Ada sudut pandang lain yang ingin saya telaah pula.
Sejak 2006, program PNPM Mandiri digelontorkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Papua dengan Otonomi Khususnya kemudian menggulirkan program serupa yang diniatkan lebih massive daripada PNPM Mandiri.
Program ini diberi nama RESPEK, dengan misi utama pemberdayaan kampung. Konsepnya sederhana : Pemprov menggelontorkan dana block grant / hibah per tahun anggaran ke setiap kampung, melalui Pemerintah Distrik (ini istilah baru sejak Otsus, yang menggantikan ‘kecamatan’). Tiap kampung mendapatkan dana tunai rata-rata 100 juta rupiah per kampung per tahun anggaran. Total 3.642 kampung – untuk dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Pada 2007, total dana yang digelontorkan mencapai Rp. 411 milyar.
Tiap Distrik, selain dipercaya membagikan dana tahunan ke tiap-tiap kampung di bawahnya, juga mendapat dana pemberdayaan Distrik sebesar 100 juta per tahun anggaran. Konsep yang sederhana, berbanding lurus logikanya dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai. Seperti BLT, kebijakan ini adalah jawaban atas kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam skala nasional yang menuding negara gagal memberikan manfaat pembangunan yang NYATA, yang bisa dinikmati LANGSUNG oleh masyarakat. Jawaban untuk tuntutan pemenuhan azas ‘nyata’ dan ‘langsung’ ini adalah penyodoran uang tunai. Sederhana sekali. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk membungkam orang yang berteriak kelaparan, selain dengan cara memberinya uang tunai – setidaknya menurut SBY.

Namun apakah aplikasinya tetap sederhana saat program RESPEK ini dilaksanakan di Papua? Tidak. Untuk menjamin pemanfaatan dana 100 juta per tahun anggaran perkampung itu memenuhi azas manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka mandat ideal dari program RESPEK, seperti halnya PNPM Mandiri, adalah penempatan sumber daya manusia di tiap kampung yang bertugas membimbing dan mengawasi pemanfaatan dana RESPEK sehingga dapat benar-benar bermanfaat bagi rakyat di kampung masing-masing. Pengutamaan kualifikasi dalam bidang teknik berdasar pada wacana bahwa dana hibah itu hendaknya digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana di kampung, mengingat masalah sarana-prasarana itulah yang urgensinya paling mencolok mata. Para SDM ini disebut Pendamping RESPEK. Faktanya, pemenuhan mandat ideal ini mempunyai tingkat kesulitan yang mendekati mustahil. Masih ditambah lagi dengan masalah-masalah lain.

Berikut ini daftar permasalahan yang sampai sekarang masih dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan program RESPEK di kampung-kampung di Papua sampai hari ini :

  1. Bahwa sumber daya manusia di Papua sangat minim kuantitas dan kualitasnya, adalah masalah usang. Saat program RESPEK membutuhkan ribuan SDM berkualifikasi konsultan teknis yang notabene harus orang asli Papua, minimal orang Indonesia non-Papua yang lahir di Papua, untuk ditempatkan di kampung-kampung, maka masalah usang itu menyeruak bagaikan bisul yang tidak pernah dihiraukan dan tiba-tiba sudah menjadi tumor. Menghimpun tujuh ribu orang asli Papua (idealnya 2 orang per kampung) berkualifikasi S1 teknik, adalah ibarat mencari jarum di tumpukan paku berkarat. Faktanya, sebagian besar para Pendamping RESPEK yang bertugas di kampung-kampung saat ini adalah lulusan STM atau SMK yang diberi berbagai pelatihan khusus demi pelaksanaan tugasnya sebagai pembimbing sekaligus pengawas. Kalau mengikuti bahasa Orde Baru, mereka ini adalah ‘fasilitator dan dinamisator.’
  2. Walau dengan mengesampingkan kualitas sekalipun, kuantitas para pendamping RESPEK ini masih jauh dari memadai. Dalam banyak kasus, yang ada bukan dua orang per kampung tetapi malah dua orang per Distrik, dengan jabatan pendamping distrik tetapi harus bertugas sebagai pendamping kampung di semua kampung yang ada di bawah Distrik itu. Bayangkan saja bagaimana dua orang harus mengawasi lima sampai belasan kampung yang masing-masing mempunyai kendala geografis sendiri-sendiri, lalu harus membuat laporan kemajuan periodik per kampung, dengan gaji 2,5 juta per bulan? Bayangkan pula apa yang ada di kepala para pendamping RESPEK ini saat melihat pekerja Freeport yang mogok kerja lantaran ‘cuma’ digaji 3 dollar AS per hari, alias 5 juta rupiah per bulan?
  3. Fenonema penggembungan kampung yang terjadi di banyak distrik sejak awal pelaksanaan RESPEK. Sampai saat ini masih banyak distrik yang di atas kertas mempunyai belasan kampung padahal nyatanya hanya punya lima kampung. Ini bukan semata-mata akal-akalan para Kepala Distrik, melainkan manipulasi berjamaah yang juga (dan harus) melibatkan para kepala kampung. Prinsipnya azas bagi rata. Bukan hanya distrik yang menerima dana berlipat ganda, tetapi kampung juga panen uang lebih dari seharusnya.
  4. Walaupun mandat ideal RESPEK adalah penggunaan dana hibah dalam proyek-proyek fisik yang bersifat ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’, alias tidak melibatkan kontraktor, dan utilisasi pendamping RESPEK sebagai penasihat teknis untuk mewujudkan misi mulia tersebut, praktek di lapangan tidaklah selalu demikian. Di banyak kampung, hanya bagian kecil uang RESPEK yang digunakan untuk proyek pengembangan kampung, sementara sebagian besar sisanya langsung dibagi rata kepada masyarakat kampung. Ini lantaran pendamping RESPEK yang ada sama sekali tidak mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari masyarakat kampung, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain membiarkan itu semua terjadi, kecuali sudah tidak sayang nyawa. Tentu, mereka pun mendapatkan sedikit motivasi finansial dari kepala kampung, demi lancarnya laporan ke atas.
  5. Berkat perkawinan poin (3) dan poin (4) di atas, maka timbullah di kampung-kampung di Papua apa yang layak disebut sebagai ‘panen uang’ dalam arti yang se-eksplisit-eksplisitnya. Saya punya tetangga, seorang ibu rumah tangga yang setiap September (bulan pencairan anggaran) rutin mudik ke kampungnya di Biak. Ia membawa uang tunai 10 juta rupiah tiap kembali dari mudik. Pembagian uang RESPEK, katanya, dari pamannya di kampung. Misalnya sistem bagi rata di kampung didasarkan pada pembagian per Kepala Keluarga, sedangkan ibu yang saya sebut tadi jelas tidak berstatus kepala keluarga di kampungnya, jika beliau saja menerima bagian 10 juta, lalu kepala keluarganya kira-kira terima berapa? Lalu kira-kira kampung itu terima berapa ratus juta?
    Kampung ibu yang saya sebut di atas itu terletak di daerah pesisir, namun saya sudah kenyang mendengar kesaksian teman-teman di daerah pegunungan dan melihat sendiri betapa azas bagi rata itu juga terjadi di kampung-kampung di pegunungan tengah Papua. Jayapura, ibukota Provinsi Papua tempat saya tinggal, sudah lama menjadi tempat penghamburan uang bagi orang-orang gunung, dari pejabat distrik sampai pejabat kampung sampai penduduk jelata.

Dengan segala pesta pora dan euforia RESPEK di kampung-kampung Papua, lalu logika apa yang dipakai Diaz Dwijangge, seorang anggota DPR dari Kaukus Pegunungan Tengah Papua, saat menyatakan bahwa kemiskinan dan antipati terhadap pemerintah sudah mengakar di kampung-kampung?

Faktanya, tak peduli sudah dua kali Otsus ‘dikembalikan’, nyatanya sampai sekarang Otsus tetap berjalan. Masyarakat di kampung tetap mau saja menerima uang RESPEK itu, walaupun Dewan Adat Papua sudah dua kali melakukan prosesi ‘pengembalian Otsus’ dengan membawa ribuan massa. Elit menolak Otsus dengan mengatas-namakan rakyat, tapi nyatanya rakyat tidak menolak waktu disodori uang dari Otsus. Tanya Kenapa™ ?

Kalau dengan kesadaran penuh para elit pengusung hak-hak dasar orang Papua melihat apa yang terjadi di kampung terkait program RESPEK, lalu bagaimana pula segala permasalahan di atas itu dianggap kesalahan Indonesia? Bukankah program RESPEK ini, sebagai produk unggulan dari Otonomi Khusus, adalah tanggung jawab penuh Pemerintah Provinsi Papua? Yang dipimpin oleh seorang Gubernur? Yang dipilih sendiri oleh rakyat Papua? Yang selama ini tidak pernah didemo? Kalau tidak pernah didemo, apakah itu berarti Gubernur Provinsi Papua bersih dari dosa di mata orang Papua? Kalau begitu berarti Otonomi Khusus yang pelaksanaannya di bawah kendali Gubernur ini juga bersih dari dosa? Logika seperti apa yang dapat menjustifikasi penolakan Otonomi Khusus, tanpa sedikitpun mengorek dosa Gubernur sebagai pelaksana Otonomi Khusus?

(BERSAMBUNG)

Advertisements

6 Responses to “Testimoni Tentang Papua (1)”


  1. 1 anto' October 31, 2011 at 3:53 am

    BULL’S EYE…………………………
    menunggu ada yg “berusaha” nunjukkan fakta yg “berbeda”…………..
    tapi masih ada sambungan kan??

  2. 2 itikkecil October 31, 2011 at 3:14 pm

    penting buat dishare…

  3. 3 ihda October 31, 2011 at 4:36 pm

    Tepat! Saya pernah di Papua & mendapati kenyataan persis sama.

  4. 4 anto' November 1, 2011 at 4:48 am

    Sambungannya mannnnnaaaaaaa?????

  5. 5 Bay sugihwaras November 3, 2011 at 4:06 am

    Saluuuutttttt sobat,,,,tak tunggu sambungane

  6. 6 yanderzon July 1, 2013 at 4:23 pm

    Wah ente sekarang sudah ndak lucu lagi…jujur saya jadi masygul…topik ente sudah berat……. Mohon topik ente yang nyleneh dan keluar dari pakem yang normal lebih sedap untuk di santap dan saya rasa itu ciri khas ente yang menarik…….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




WANTED


Fritzter D. Loki

DEAD OR ALIVE

β 666,000,000

Currently Peeking

Categories

October 2011
M T W T F S S
« Sep   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31