Setelah secara sukarela hanyut dalam berbagai bentuk prokrastinasi, akhirnya datang juga kesempatan bagi saya untuk menulis testimoni tentang permasalahan multidimensi yang terjadi di Papua. Yang menyebabkan testimoni ini begitu penting, sesungguhnya adalah fakta bahwa saya ini bukan orang penting. Di Papua atau di manapun juga. Testimoni dari manusia tidak penting yang tidak pernah menjadi bagian dari kejadian-kejadian penting, justru sangat penting; lantaran manusia tidak penting ini – sebagaimana insan-insan tidak penting lain – lah yang sebenarnya senantiasa kecipratan limbah paling kental dari kondisi busuk hasil tingkah polah manusia-manusia penting.
Saya bukan elit. Saya akar rumput. Atau paling tidak saya kerikil yang berserakan di tanah, sedikit di atas akar rumput. Jadi ini bukan pendapat elit. Ini kesaksian akar rumput dari kaum pendatang di Papua. Satu di antara golongan orang Indonesia yang sejak lahir tidak punya pilihan selain harus bertahan hidup di Papua.

Sudah sejak lama sebenarnya (persisnya 2008) saya melontarkan janji digital kepada beberapa teman di blogosphere, untuk menyumbangkan seberkas pencerahan kepada buramnya simpang-siur pemahaman terhadap permasalahan ipoleksosbudkampret™ yang ada di Papua. Permasalahan yang, seperti halnya daerah-daerah lain di Republik Gosip ini, sudah ada sejak zaman bulgur; dan tiba-tiba menyeruak ke permukaan paska reformasi laiknya bangkai mengapung di selokan lumpur; sehingga seolah-olah permasalahan itu belum pernah ada sebelumnya.

Selama ini saya belum juga memulai menulis urusan testimoni ini, lantaran masih bingung mau mulai dari mana. Pada akhirnya saya putuskan untuk menyajikan tulisan ini dalam model ‘pernyataan VS fakta’. Yang dimaksud ‘pernyataan’ adalah kritik dan komentar analis di media massa, pendapat umum, klaim pribadi maupun golongan, dan segala macam analisis politik tentang Papua yang dirangkai dari potongan-potongan gambar yang diambil dari jarak aman. Yang dimaksud ‘fakta’ adalah realita sehari-hari yang saya endus, amati, dan alami langsung sebagai orang Papua berlabel pendatang. Fakta yang tidaklah terlalu berbeda dengan yang dihadapi orang kebanyakan; hanya saja dalam menyikapi realita kebetulan saya memilih untuk mengedepankan akal sehat ketimbang kepatuhan terhadap sensor sosial.

Antara pernyataan satu dan lainnya yang akan saya tampilkan, tidaklah mesti berhubungan langsung, baik secara kronologis maupun secara naratif. Saya hanya menyikapi pernyataan apapun yang kebetulan mencuat pada saat saya hendak menulis, atau yang kebetulan ada di kepala saya. Kiranya format penulisan ini akan terlihat acak dan cukup tak beraturan, namun semoga saja cukup bisa dinikmati dan cukup mampu memberi pencerahan. Kelak kalau sudah cukup banyak ulasan yang saya tulis soal permasalahan Papua, mungkin saya akan pertimbangkan untuk menyusun ulang perca-perca testimoni ini kedalam uraian tunggal yang lebih kronologis dan lebih logis urutan narasinya.

Ini adalah cicilan pertama. Mudah-mudahan saya diberi umur panjang untuk menelurkan cicilan-cicilan berikutnya.





Pernyataan

“Irian itu kepanjangan dari ‘Ikut Republik Indonesia Anti Netherland’, jadi bukan bahasa (salah satu suku di) Papua.” (Farhan, 2011)




Fakta

Ini barang usang sebenarnya. Saking usangnya sampai-sampai saya hampir bisa mencium bau papeda basi tiap kali itu barang disebut-sebut. Alasan saya membahasnya, adalah subyektifitas pribadi semata. Ini lantaran gaya Farhan saat mengucapkan kalimat di atas dalam wawancara TVone, kesannya seakan-akan yang diucapkannya itu barang baru. Bermula dari rasa muak saya atas gayanya yang terkesan soktau™, saya kemudian jadi berpikir kalau jangan-jangan memang itu barang belum banyak yang tahu. Jadilah saya bahas juga ini barang usang.

Seperti sudah dua kali saya sebutkan di atas, perdebatan nama Irian VS Papua adalah perdebatan usang. Perdebatan itu sudah ada sejak tahun 1969 kala Ir. Soekarno, Alm., waktu itu Presiden RI, menetapkan nama ‘Irian’ untuk bagian barat pulau Papua ini (bagian timurnya bernama Papua New Guinea, sebuah negara persemakmuran Australia; siapa tahu ada penggemar Farhan yang tidak tahu soal ini). Seiring reformasi, perdebatan tidak penting soal nama ini kemudian mengemuka dengan begitu hebohnya di antara masyarakat dan elit asli Papua sendiri, saat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengganti nama Propinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua. Ya. Benar. Bahkan huruf ‘p’ dalam ‘propinsi’ pun diganti.

Perdebatan massal ini terjadi dari warung kopi hingga perguruan tinggi, dari pasar hingga seminar, dari obrolan sehari-hari hingga diskusi multi-sesi.
………..
Oke, mungkin tidak sebombastis itu. Sebenarnya perdebatan ini terjadi hanya di kalangan elit saja, dan sepanjang ingatan saya belum ada dialog terbuka yang membahas ini barang. Yang ada hanya saling berbalas tulisan antara golongan penyuka nama Irian dengan golongan penyuka nama Papua di berbagai media lokal.
Perdebatan akhirnya dimenangkan secara mutlak-dan-meyakinkan-walaupun-terlalu-remeh-untuk-diumumkan-di-media oleh golongan penyuka nama Papua. Segelintir golongan penyuka nama Irian kalah secara total, baik dalam skala legitimasi gagasan maupun dalam skala jumlah simpatisan.

Diantara segelintir golongan dimaksud, adalah Barisan Merah Putih, sebuah Ormas nasionalis beranggotakan veteran dan generasi muda Papua pro-NKRI, yang kala itu (dan sampai sekarang) berdiri terdepan mengusung argumen pro-Irian. Diantara golongan sejenisnya, mereka termasuk yang paling terang-terangan mengemukakan fakta bahwa kata ‘Irian’ itu diusulkan oleh Frans Kaisiepo sebagai perwakilan dari Papua pada Konferensi Malino (Juni 1946). Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Biak dan Serui, dua pulau kecil di bagian utara Papua. Dalam bahasa kedua bahasa itu, ‘iri’ sama-sama berarti ‘tanah’. Bedanya, ‘an’ dalam bahasa Biak berarti ‘panas’, sementara ‘an’ dalam bahasa Serui berarti ‘bangsa’. Dalam bahasa Biak, ‘irian’ berarti tanah yang panas, sementara dalam bahasa Serui ‘irian’ berarti ‘tanah air’.
Memang usulan nama itu kemudian “dipas-paskan” menjadi akronim ‘Ikut Republik Indonesia Anti Netherland’ demi lebih menguatkan slogan politik anti Belanda, namun jelas salah jika nama ‘irian’ itu semata-mata akronim belaka tanpa makna literal.
Dalam argumen pro-Irian ini, ada dua premis dasar : 1) kata ‘Irian’ justru berasal dari bahasa asli orang Papua, sedangkan kata ‘papua’ berasal dari bahasa orang di luar Papua. 2) kata ‘Papua’ mempunyai asosiasi makna yang justru buruk bagi orang Papua.

Ada beberapa fakta historis yang bisa menjelaskan asal-usul kata ‘Papua’.

Pertama, adalah Sultan Tidore, sebuah kerajaan yang menguasai Maluku pada abad pertengahan, yang memberi nama ‘Papa Ua’ kepada orang-orang Papua. Konon kemudian terjadi pergeseran pelafalan dari ‘papaua’ menjadi ‘papua’ karena cara bertutur orang Maluku dan Papua yang cepat dan cenderung melewatkan suku kata triftong. Sebutan ‘Papua’ ini kemudian digunakan bukan saja oleh orang Tidore, tetapi juga orang Ternate dan orang-orang Maluku pada umumnya.
Nama ‘papa ua’ ini punya dua asosiasi makna : makna negatif, dan makna politis. Makna negatifnya, ‘papa ua’ itu artinya ‘tidak punya bapak’. Dalam bahasa daerah Tidore, ‘ua’ berarti ‘tidak punya’ atau ‘tidak ada’. Aplikasi linguistiknya terbalik jika dibanding dengan bahasa Indonesia, yaitu kata ‘ua’ itu ditempatkan di belakang kata benda yang ‘tidak dipunyai’ atau ‘tidak ada’. Konon, ada dua alasan yang mendorong orang Tidore menyebut orang Papua sebagai ‘papa ua’. Pertama, orang-orang Papua yang pertama kali dilihat orang Tidore adalah orang Papua di daerah pesisir pantai. Disana, mereka melihat beberapa anak Papua berambut ikal tapi pirang, sementara tidak ada orang dewasa yang berambut pirang di situ. Diambillah kesimpulan bahwa anak-anak berambut ikal-pirang itu adalah anak haram hasil hubungan dengan orang-orang Eropa yang sudah lebih dahulu menjejakkan kaki di situ. Walau kesimpulan ini sangat bisa diperdebatkan, lantaran ada banyak parameter lain yang bisa menjelaskan fenomena penduduk pesisir berambut pirang itu, faktanya adalah kesimpulan itu sudah diambil dan sudah terlanjur menjadi isapan jempol wacana historis.

Alasan kedua, saat orang-orang Tidore mencapai daerah pegunungan Papua, mereka mendapati banyak anak yatim. Banyak kaum bapak dan pemuda yang menjadi korban budaya perang suku di daerah pegunungan Papua yang masih sangat marak pada masa itu (sampai sekarangpun masih ada). Asosiasi makna negatif ini belakangan (tepatnya paska Otonomi Khusus) ‘dikoreksi’ oleh orang Tidore sendiri. Nama ‘papa ua’ dikatakan bukan berarti ‘anak haram’ maupun ‘anak yatim’, tetapi perkataan ‘tidak punya bapak’ itu diartikan sebagai ‘mandiri’ dan ‘tidak ada yang memerintah’. Sultan Tidore dikatakan ‘sudah lebih dahulu memberikan otonomi kepada orang Papua bahkan sebelum lahirnya Republik Indonesia’.

Kata ‘Papua’ juga dirunut asalnya dari bahasa Melayu. Konon seorang pelaut Portugis bernama Antonio D’Abreu yang memberi nama ini pada saat berlabuh di pantai utara Papua pada tahun 1551. Kata ‘Papua’ dalam hal ini berasal dari kata ‘pua-pua’, konon bahasa Melayu, yang berarti ‘keriting’.

Kendatipun dalam argumen pro-Irian kata ‘Papua’ dikatakan mempunyai konotasi buruk, bahkan pelecehan bagi orang Papua sendiri, argumen ini tetap saja kalah. Ini lantaran para pengusung argumen pro-Papua mempunyai dua premis yang tidak terbantahkan : 1) kata ‘Papua’ lebih mewakili jati diri orang Papua daripada kata ‘Irian’; 2) legitimasi historis : nama ‘Papua’ itu lebih tua daripada nama ‘Irian’.

Kalau nama yang dianggap paling pantas adalah nama yang paling tua, sebenarnya masih ada satu nama lagi yang diklaim bahkan lebih tua daripada nama ‘Papua’ maupun ‘Irian’. Nama itu adalah ‘Nuwar’. Salah satu tokoh yang paling vokal menggunakan nama ini adalah Ustadz Zaaf Fadzlan Rabbani, yang menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Papua bahkan tiga abad sebelum orang Eropa menjejakkan kakinya di pulau ini.
Namun nama ini tidak laku, lantaran ia berasal dari minoritas muslim di Kaimana, secuil kabupaten di wilayah pesisir Provinsi Papua Barat. Tentu jika dipandang dari segi representasi jati diri orang Papua (yang 50% beragama Kristen Protestan dan 25% Katholik), nama ini kalah jauh dibanding ‘Irian’ sekalipun, apalagi ‘Papua’.

Parameter lain yang sebenarnya paling berperan dalam anulasi nama ‘Irian’ adalah bahwa makna politisnya terlanjur terlalu kuat mengakar pada masyarakat Papua. ‘Ikut RI Anti Netherland’ itu lebih mengiang-ngiang di kepala orang, daripada makna ‘irian’ dalam bahasa Biak maupun Serui. Baik Soekarno maupun Soeharto terlalu megalomaniak mempromosikan ‘kemenangan’ RI atas Belanda, yang berbuah ‘kembalinya’ Papua ke pangkuan NKRI. Terlalu banyak tanda tanya seputar PEPERA 1969 yang terlalu lama dipendam dalam sekam selama tiga dekade, sehingga pada saat reformasi bergulir, segala antipati terhadap kata ‘Irian’ itu membuncah seperti air bah, menolak segala logika dan wacana yang mencoba membela legitimasi nama itu. Yang ada hanya ‘pokoknya’. Pokoknya nama Irian tidak boleh dipakai lagi.

Jakarta pun tahu itu, bahwa nama Irian itu harus secepatnya diganti, demi membantu mengikis trauma politis orang Papua akibat Pepera, dan demi mengembalikan kepercayaan orang Papua terhadap NKRI. Tetapi kalau pembahasan soal permasalahan di Papua lagi-lagi harus membawa-bawa ‘Ikut RI Anti Netherland’, seperti ulah Farhan di TVone tempo hari, ini tentu mengorek lagi luka lama. Sia-sialah usaha berbagai pihak selama ini yang tengah berusaha menabur penawar pada luka itu.
Diskusi masalah Papua haruslah total dan komprehensif, tidak hanya bicara soal betapa salahnya almarhum Soekarno kala mencetuskan akronim ‘Irian’, tetapi harus menelaah segala apa yang terjadi di Papua sejak zaman pendudukan Belanda sampai sekarang. Runyam urusannya kalau pembicara yang terlalu sedikit pengetahuannya diberi kesempatan untuk mengumbar kebodohan, di layar TV yang ditonton puluhan juta kepala.




Pernyataan

“Terkesan ada pembiaran dari aparat, yang seharusnya dapat mencegah kongres ini sejak awal.” (Yorris Raweyai, 2011)

Pernyataan di atas disampaikan dalam wawancara dengan TVone menyangkut kongres Papua III pada 17 Oktober 2011, yang mana tindakan represif aparat penegak hukum dalam membubarkan massa berujung pada jatuhnya tiga korban jiwa.




Fakta

Pada 2009, sekelompok pemuda asal pegunungan Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengadakan konsolidasi massa di depan kompleks Expo Waena, Abepura. Jumlah massa yang berhasil dikumpulkan pada waktu itu konon mencapai ribuan. Mereka bermaksud melakukan long march menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengumumkan pembentukan International Parliamentarians for West Papua. Pihak kepolisian mengambil keputusan untuk menghadang dan mengisolir aksi massa di Expo Waena. Massa akhirnya gagal bergerak menuju gedung DPRP dan akhirnya meneruskan orasi dan demonstrasinya di Expo Waena dengan pengawalan ketat aparat.

Pada waktu itu komentar kritikus di Jayapura adalah : “Pemerintah bersikap paranoid”, “Reaksi aparat berlebihan”, “Orang belum bertindak makar, sudah dituduh makar”.
Kini, saat aparat memberi keleluasaan bagi Edison Waromi dan Forkorus Yaboisembut dkk untuk menyelenggarakan Kongres Papua III di lapangan Tauboria Abepura, kemudian memutuskan untuk membubarkan massa saat didapati aksi makar dalam prosesi Kongres, maka kritik yang bermunculan adalah senada dengan apa yang dikutip dari komentar Yorris Raweyai di atas.

Kalau dicegah, negara disebut paranoid, usil, ganjen, genit. Kalau dibiarkan, ngelunjak. Kalau setelah ngelunjak baru ditindak, negara disebut melakukan pembiaran.

*facepalm*

Pernyataan

Pemerintah tidak serius dalam menerapkan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka orang Papua mengembalikan Otonomi Khusus kepada NKRI, untuk kemudian menuntut merdeka.




Fakta

Sudah jelas apa yang diminta orang Papua. Merdeka. Lepas dari NKRI. Seperti Timor Leste. Sudah jelas pula jawaban negara untuk permintaan itu : tidak, dan tidak akan pernah.

Satu-satunya cara untuk orang Papua bisa merdeka, adalah memenangkan perang terbuka. Menang dalam perang terbuka melawan Indonesia adalah omong kosong. Merdeka dengan jalan damai, dengan mengharapkan PBB sebagai arbitrator yang memfasilitasi referendum, adalah omong kosong yang lebih melompong.
Selama negara-negara adidaya yang mengontrol PBB masih mempunyai saham dalam pengerukan sumber daya tambang di Papua; selama Freeport McMoran masih ada di Tembagapura, Timika, selama British Petroleum masih ada di Bintuni, Sorong Selatan; selama itu pula Amerika Serikat, Inggris, dan PBB tidak akan pernah memfasilitasi kemerdekaan Papua dari Indonesia. Status Quo terlalu nikmat untuk diusik.

Republik Indonesia masih terlalu lemah untuk membebaskan diri dari kontrol ekonomi negara-negara adidaya. Masih terlalu kerdil untuk mengusik Freeport McMoran dan British Petroleum. Lalu apa jalan tengahnya? Otonomi Khusus. Sebuah status yang seharusnya bisa dimanfaatkan orang Papua sebagai pengkondisian untuk mengembangkan diri dan daerahnya. Untuk bisa lebih pintar. Lebih kaya. Lebih mandiri. Lebih kuat. Lebih layak untuk berkata, “To hell with your aid!” kepada siapapun yang menyodorkan sepotong keju demi mengeruk sekarung emas dari tanahnya.

Tetapi bukannya Otonomi Khusus itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, malah dikembalikan. Pada Juni 2005 dan Agustus 2010, Dewan Adat Papua mengembalikan status Otonomi Khusus kepada pemerintah pusat Republik Indonesia, melalui demo besar-besaran yang melibatkan ribuan massa di gedung Dewan Rakyat Papua. Alasannya? Otsus menjadi ajang korupsi. Dana 1,7 trilyun per tahun yang mengalir dari Jakarta sebagai pengembalian hak pendapatan asli daerah, ternyata konon tidak dinikmati rakyat Papua, tetapi lebih banyak yang masuk kantong oknum-oknum pejabat di Papua.
Melihat ini, apakah elit penegak hak-hak dasar orang Papua menuntut tindakan hukum atas oknum-oknum itu? Tidak. Mereka menyalahkan Jakarta. Padahal dari Gubernur sampai Kepala Kampung (istilah ‘desa’ tidak dipakai lagi sejak Otsus) adalah orang-orang asli Papua, dan dipilih sendiri oleh rakyat Papua. Saat orang-orang pilihannya ternyata korupsi, maka yang disalahkan oleh elit Papua adalah Indonesia. Jadi orang Papua yang korupsi itu adalah korban dari ajaran sesat orang Indonesia. Mereka tidak perlu dihukum, karena yang jahat itu Indonesia. Apakah hanya saya sendiri yang merasa ada yang salah dengan logika ini?

Ada sudut pandang lain yang ingin saya telaah pula.
Sejak 2006, program PNPM Mandiri digelontorkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Papua dengan Otonomi Khususnya kemudian menggulirkan program serupa yang diniatkan lebih massive daripada PNPM Mandiri.
Program ini diberi nama RESPEK, dengan misi utama pemberdayaan kampung. Konsepnya sederhana : Pemprov menggelontorkan dana bulanan kepada tiap kampung, melalui Pemerintah Distrik (ini istilah baru sejak Otsus, yang menggantikan ‘kecamatan’). Tiap kampung mendapatkan dana tunai 100 juta rupiah per kampung per bulan. Tiap Distrik, selain dipercaya membagikan dana bulanan ke tiap-tiap kampung di bawahnya, juga mendapat dana pemberdayaan Distrik sebesar 100 juta per bulan. Konsep yang sederhana, berbanding lurus logikanya dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai, hanya saja jauh lebih masif besaran dananya dan lebih tinggi frekuensinya (BLT 3 bulan sekali, RESPEK tiap bulan). Seperti BLT, kebijakan ini adalah jawaban atas kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam skala nasional yang menuding negara gagal memberikan manfaat pembangunan yang NYATA, yang bisa dinikmati LANGSUNG oleh masyarakat. Jawaban untuk tuntutan pemenuhan azas ‘nyata’ dan ‘langsung’ ini adalah penyodoran uang tunai. Sederhana sekali. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk membungkam orang yang berteriak kelaparan, selain dengan cara memberinya uang tunai.

Namun apakah aplikasinya tetap sederhana saat program RESPEK ini dilaksanakan di Papua? Tidak. Untuk menjamin pemanfaatan dana 100 juta perbulan perkampung itu memenuhi azas manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka mandat ideal dari program RESPEK, seperti halnya PNPM Mandiri, adalah penempatan sumber daya manusia di tiap kampung yang bertugas membimbing dan mengawasi pemanfaatan dana RESPEK sehingga dapat benar-benar bermanfaat bagi rakyat di kampung masing-masing. Pengutamaan kualifikasi dalam bidang teknik berdasar pada wacana bahwa dana bulanan kampung itu hendaknya digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana di kampung, mengingat masalah sarana-prasarana itulah yang urgensinya paling mencolok mata. Para SDM ini disebut Pendamping RESPEK. Faktanya, pemenuhan mandat ideal ini mempunyai tingkat kesulitan yang mendekati mustahil. Masih ditambah lagi dengan masalah-masalah lain.

Berikut ini daftar permasalahan yang sampai sekarang masih dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan program RESPEK di kampung-kampung di Papua sampai hari ini :

1. Bahwa sumber daya manusia di Papua sangat minim kuantitas dan kualitasnya, adalah masalah usang. Saat program RESPEK membutuhkan ratusan SDM berkualifikasi konsultan teknis yang notabene harus orang asli Papua, minimal orang Indonesia non-Papua yang lahir di Papua, untuk ditempatkan di kampung-kampung, maka masalah usang itu menyeruak bagaikan bisul yang tidak pernah dihiraukan dan tiba-tiba sudah menjadi tumor. Menghimpun sekian ratus Orang asli Papua berkualifikasi S1 teknik, adalah ibarat mencari sapi di kandang kambing. Faktanya, sebagian besar para Pendamping RESPEK yang bertugas di kampung-kampung saat ini adalah lulusan STM atau SMK yang diberi berbagai pelatihan khusus demi pelaksanaan tugasnya sebagai pembimbing sekaligus pengawas. Kalau mengikuti bahasa Orde Baru, mereka ini adalah ‘fasilitator dan dinamisator.’




2. Walau dengan mengesampingkan kualitas sekalipun, kuantitas para pendamping RESPEK ini masih jauh dari memadai. Dalam banyak kasus, yang ada bukan dua orang per kampung tetapi malah dua orang per Distrik, dengan jabatan pendamping distrik tetapi harus bertugas sebagai pendamping kampung di semua kampung yang ada di bawah Distrik itu. Bayangkan saja bagaimana dua orang harus mengawasi lima sampai belasan kampung yang masing-masing mempunyai kendala geografis sendiri-sendiri, lalu harus membuat laporan kemajuan bulanan per kampung, dengan gaji 2,5 juta per bulan? Bayangkan pula apa yang ada di kepala para pendamping RESPEK ini saat melihat pekerja Freeport yang mogok kerja lantaran ‘cuma’ digaji 3 dollar AS per hari, alias 5 juta rupiah per bulan?




3. Fenonema penggembungan kampung yang terjadi di banyak distrik sejak awal pelaksanaan RESPEK. Sampai saat ini masih banyak distrik yang di atas kertas mempunyai belasan kampung padahal nyatanya hanya punya lima kampung. Ini bukan semata-mata akal-akalan para Kepala Distrik, melainkan manipulasi berjamaah yang juga (dan harus) melibatkan para kepala kampung. Prinsipnya azas bagi rata. Bukan hanya distrik yang menerima dana berlipat ganda, tetapi kampung juga panen uang lebih dari seharusnya tiap bulan.




4. Walaupun mandat ideal RESPEK adalah penggunaan uang bulanan dalam proyek-proyek fisik yang bersifat ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’, alias tidak melibatkan kontraktor, dan utilisasi pendamping RESPEK sebagai penasihat teknis untuk mewujudkan misi mulia tersebut, praktek di lapangan tidaklah selalu demikian. Di banyak kampung, hanya bagian kecil uang RESPEK yang digunakan untuk proyek pengembangan kampung, sementara sebagian besar sisanya langsung dibagi rata kepada masyarakat kampung. Ini lantaran pendamping RESPEK yang ada sama sekali tidak mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari masyarakat kampung, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain membiarkan itu semua terjadi, kecuali sudah tidak sayang nyawa. Tentu, mereka pun mendapatkan sedikit motivasi finansial dari kepala kampung, demi lancarnya laporan ke atas.




5. Berkat perkawinan poin (3) dan poin (4) di atas, maka timbullah di kampung-kampung di Papua apa yang layak disebut sebagai ‘panen uang bulanan’ dalam arti yang se-eksplisit-eksplisitnya. Saya punya tetangga, seorang ibu rumah tangga yang setiap bulan rutin mudik ke kampungnya di Biak. Ia membawa uang tunai 10 juta rupiah tiap kembali dari mudik. Pembagian uang RESPEK, katanya, dari pamannya di kampung. Misalnya sistem bagi rata di kampung didasarkan pada pembagian per Kepala Keluarga, sedangkan ibu yang saya sebut tadi jelas tidak berstatus kepala keluarga di kampungnya, jika beliau saja menerima bagian 10 juta per bulan, lalu kepala keluarganya kira-kira terima berapa? Lalu kira-kira kampung itu per bulan terima berapa ratus juta?
   Kampung ibu yang saya sebut di atas itu terletak di daerah pesisir, namun saya sudah kenyang mendengar kesaksian teman-teman di daerah pegunungan dan melihat sendiri betapa azas bagi rata itu juga terjadi di kampung-kampung di pegunungan tengah Papua. Jayapura, ibukota Provinsi Papua tempat saya tinggal, sudah lama menjadi tempat penghamburan uang bagi orang-orang gunung, dari pejabat distrik sampai pejabat kampung sampai penduduk jelata.

Dengan segala pesta pora dan euforia RESPEK di kampung-kampung Papua, lalu logika apa yang dipakai Diaz Dwijangge, seorang anggota DPR dari Kaukus Pegunungan Tengah Papua, saat menyatakan bahwa kemiskinan dan antipati terhadap pemerintah sudah mengakar di kampung-kampung?

Faktanya, tak peduli sudah dua kali Otsus ‘dikembalikan’, nyatanya sampai sekarang Otsus tetap berjalan. Masyarakat di kampung tetap mau saja menerima uang bulanan RESPEK itu, walaupun Dewan Adat Papua sudah dua kali melakukan prosesi ‘pengembalian Otsus’ dengan membawa ribuan massa. Elit menolak Otsus dengan mengatas-namakan rakyat, tapi nyatanya rakyat tidak menolak waktu disodori uang dari Otsus. Tanya Kenapa™ ?

Kalau dengan kesadaran penuh para elit pengusung hak-hak dasar orang Papua melihat apa yang terjadi di kampung terkait program RESPEK, lalu bagaimana pula segala permasalahan di atas itu dianggap kesalahan Indonesia? Bukankah program RESPEK ini, sebagai produk unggulan dari Otonomi Khusus, adalah tanggung jawab penuh Pemerintah Provinsi Papua? Yang dipimpin oleh seorang Gubernur? Yang dipilih sendiri oleh rakyat Papua? Yang selama ini tidak pernah didemo? Kalau tidak pernah didemo, apakah itu berarti Gubernur Provinsi Papua bersih dari dosa di mata orang Papua? Kalau begitu berarti Otonomi Khusus yang pelaksanaannya di bawah kendali Gubernur ini juga bersih dari dosa? Logika seperti apa yang dapat menjustifikasi penolakan Otonomi Khusus, tanpa sedikitpun mengorek dosa Gubernur sebagai pelaksana Otonomi Khusus?

(BERSAMBUNG)

- Anonim, 1998.

Kalimat di atas diucapkan seorang teman sekolah di masa SMU, secara sambil lalu saat berpapasan di teras kelas. Saat itu saya bersama beberapa rekan sepermainan kebetulan lewat di depan kelas yang bersangkutan, dalam perjalanan madol dari pelajaran PPKn. Kebetulan beliau seorang cewek, dan kebetulan saya tidak kenal dekat dengannya; satu kelas pun tidak. Walau mungkin bukan kebetulan jika ia merasa kenal cukup dekat dengan saya, sehingga merasa cukup pantas menyemburkan kritik pedas nan sarkas macam sedemikian.

Saat itu omongan tersebut tidaklah saya anggap terlalu berarti. Di telinga saya ia terasa tidak beda dengan jeritan histeris penggemar berani-mati di hadapan seorang selebriti. Adalah belakangan ini, interaksi teranyar dengan khalayak sekitar, tingkah laku kenalan-kenalan baru, yang telah sekonyong membawa ingatan saya kepada ujaran teman satu itu. Saya jadi beberapa jenak merenung, menyoal satu barang yang berjudul ‘kedewasaan’. Apakah saat itu, semasa kelas dua SMU, saya sudah diwajibkan menjadi seorang yang dewasa ? Sehingga asosiasi dengan kenakalan sudah dipandang begitu wagu, tidak pada tempatnya ? Sampai-sampai seorang yang saya-sekedar-tahu-nama-saja bisa merasa perlu melontarkan teguran ?

Lalu bagaimana dengan sekarang ? Apakah saya sudah lebih dewasa daripada tigabelas tahun silam ? Memangnya seperti apa pula ‘dewasa’ itu ? Untuk menjawab pertanyaan ini saya telah memerlukan untuk merenung lebih terenyuh, menelaah kembali ingatan saya terhadap sikap dan tindak-tanduk manusia-manusia tertentu dalam lingkungan sosial saya. Baik di buana nyata maupun di pranata maya. Manusia-manusia, kepada mana tersemat label sosial tak kasat mata bertuliskan ‘dewasa’.

Hasil renungan beberapa jenak itu menghasilkan temuan tentang beberapa ciri khas. Prasyarat. Sifat-sifat wajib. Atau semacam itulah. Yang kerap ditemukan melekat kepada manusia-manusia konon dewasa dimaksud. Temuan-temuan inilah yang saya utarakan satu persatu di sini.

Dewasa itu tidak banyak bicara.

Prana kedewasaan paling kental menyeruak dari seorang yang banyak diam. Dia tidak bicara kecuali ditanya. Diamnya itu memendar hawa yang menitahkan sikap segan orang-orang di sekelilingnya. Segan untuk menegur, kecuali untuk keperluan yang benar-benar penting. ‘Penting’ itu mengacu kepada konformitas elitis terhadap serangkaian standarisasi esensialis, seperangkat sistem seleksi yang menempatkan idealisme brahmanik di atas trivialitas sudraik.
Orang dewasa selalu bicara seperlunya. Tuturnya terukur. Tak hobi berboros diksi. Yang bisa disampaikan dengan kalimat singkat generik, takkan ia utarakan dengan kosakata pelik.
Anda bakal gigit jari, minimal salah tingkah, jika menegurnya hanya dengan bekal visi-misi ingin mengobrol belaka; lantaran kalimat pertama yang dilontarkannya setelah menjawab salam anda, pastilah “Ada perlu apa ?”




Dewasa itu gemar menasihati.

Orang dewasa irit bicara, tetapi sekali mulut membuka kata-katanya menentramkan jiwa. Dia kerap menjadi sasaran curahan hati orang-orang terdekat, lantaran dia selalu mengatakan apa yang mereka ingin dengar. Kepada penyakit hati, jarang ia sodorkan pil pahit penawar. Petuahnya tidak kuratif, melainkan analgesik. Orgasmik. Penghiburan manis yang khasiatnya seketika. Tiap kalimat dalam tuturnya adalah nasihat. Bicaranya selalu tentang hakikat, tidak terpaku pada pokok masalah namun menapak jauh ke depan, kepada konsep-konsep filosofis holistik hapalan yang konon menjadi kunci jawaban dari segala masalah hidup dan kehidupan.

Kalau anda mengeluh kepadanya, “Saya bingung nih bro, usaha gagal terus. Bulan ini nyoba jualan kripik pisang malah merugi, mana modalnya ngutang lagi,” maka ia akan berkata, “Rejeki itu Tuhan yang mengatur, wahai shohibul hayat. Hendaknya tiap-tiap kita senantiasa memohon pada-Nya agar diberi petunjuk dalam mengejar kebahagiaan hakiki, yang tidak berpulang kepada harta semata.” Dan anda niscaya menganga dalam nuansa epifani, dibuai sejuk aura kebijakan yang mengalir dari kata-katanya. Haram baginya mengujar omongan yang kekanak-kanakan dan tak bijak seperti, “Butuh berapa bro, sini kupinjami duitku, habis bulan balikin ya.”




Dewasa itu santun.

Orang dewasa lebih rela terjangkit ambeien akut akibat hiper-kontraksi otot anus, ketimbang harus kentut di tengah orang banyak. Menjaga keanggunan ala Menschkeit adalah prosedur tetap dalam tindak-tanduk kesehariannya.




Dewasa itu rapi.

Anda tidak akan dianugerahi gelar ‘dewasa’ jika kaos-oblong-celana-jins-sandal-jepit adalah busana wajib anda sehari-hari. Orang dewasa selalu berpakaian rapi. ‘Rapi’ yang dimaksud disini mengacu kepada standar norma sosial populer, yang sangat melekat kepada preferensi massal. Jangan harap disebut dewasa jika cara berpakaian anda sarat pengejewantahan jati diri. Orang dewasa tidak pernah merasa perlu menjadi diri sendiri. Ia senantiasa berupaya memenuhi harapan khalayak ramai, layaknya boneka cosplay, sebagai berhala sembahan mazhab kepatutan.




Dewasa itu religius.

Kalau anda ingin disebut dewasa, rajin-rajinlah menyebut nama Tuhan di hadapan orang banyak. Pada setiap kesempatan. Sebut nama Tuhan saat habis bersin. Saat bersendawa. Saat menguap. Saat kelelahan. Saat lupa tentang sesuatu. Saat kehilangan barang. Saat mendapat rejeki. Jangan update status facebook kecuali dengan mengetik nama-Nya dalam puji-puja. Jadikan jejaring sosial sebagai tempat berdo’a, seolah Mark Zukkerberg itu Rasul junjungan anda. Semakin piawai anda peralat nama Tuhan sebagai simbol pencitraan diri, niscaya semakin terpukau orang akan kedewasaan anda.




Dewasa itu anti konten dewasa.
Orang dewasa menolak pornografi dalam segala manifestasi. Baginya umbaran minat akan pesona syahwat adalah suatu kelemahan. Ketidak-sanggupan meredam gejolak birahi, buatnya adalah kegagalan hakiki seonggok insani.




Dewasa itu rendah hati. ahli ibadah ahli sedekah dan low profile.
Seorang dewasa kebal terhadap pujian. Dia selalu memposisikan diri lebih rendah daripada orang lain. Ini demi perwujudan efek pencitraan terbalik; sebuah pengejewantahan nilai ketimuran nan enigmatik. Merendah, maka orang justru akan memandang anda begitu agung di hadapannya.




Sedianya sebuah paragraf penutup adalah titah prosedur tetap dalam tulisan model begini. Sebuah kesimpulan. Pemaparan summatif yang bermuara kepada jawaban atas pertanyaan yang menjadi roh dari paragraf pembuka.

Tapi apa pula yang mau disimpulkan? Bahwa tak satupun dari ciri-ciri di atas yang melekat pada ini jidat? Pengakuan sedemikian, niscaya menjadi harakiri intelektual semata. Tak terbayang apa jadinya apabila orang-orang™ sampai mengetahui rahasia bahwasanya saya, pada awal rumpun usia kepala tiga, ternyata masih saja banyak bicara. Masih sama muaknya akan benda laknat bernama ‘nasihat’, tiada beda sejak masa separuh usia yang telah lewat. Masih tak kenal tata krama. Masih tak peduli norma busana. Masih mencitra diri sebagai makhluk Tuhan paling bengal. Masih mesum™. Masih pula congkak, pongah kepala mendongak.

Oh, tidak. Tak boleh ada kesimpulan dalam tulisan ini. Demi kesinambungan pencitraan. Tentang penggembira parade norma-norma, yang istiqomah menggantungkan kelangsungan kesehatan jiwa kepada pengakuan khalayak.

- Gambar #1 dicolong dari sini.
- Gambar #2 dirampok dari sana.

So.
As of last week I’ve been officially assigned as staff slash clerk slash all-around assistant slash lackey at the postGrad program of this uni I recently started teaching at. I still teach, mind, but as with every other lecturer at this uni I’m bound to hold a staff position in one of the faculties in addition to teaching.

The thing that jawdrops me is how they hold the final semester exam down here. I’ve been assigned as exam attendant (don’t really know what to call that in English – it’s the dude that distributes exam sheets, etc. and stares at students during exam and is tasked to make life more miserable for them than it already is) the last two days, and let me tell you folks what I’ve seen here is absolutely hilarious.

First of all, the postGrad exams are all open-book; plus examinees are allowed to use the internet to answer questions. So there I was staring at middle-aged postGrad students working out exam questions with laptops on their desks; googling their asses off.

Second, it’s a group exam. I don’t know if such a thing even existed, or if it was officially made that way, but it sure as hell looks like one. People keep bouncing around from one desk to the next, checking out each other’s work. They need to make sure they don’t have exactly the same answers, you see. That would be, you know, cheating.

I’ve been told it’s how things are normally done around here, and that I should let them be. My job was to make sure they’re comfy and fully accommodated. Oh, did I mention we serve them lunch and snacks and coffee during exam? Anyway, I’m also told these guys pay too much money to be subjected to fair play. Indeed, no one throws away 10 million IDR per semester to get their degree the hard way.

I hope someone drops a comment saying that’s the way it is in other parts of the planet too and that I’m just plain too stupid to notice. That way I can sleep better and stop making a fuss over this.

Oh, for those of you who are new to this blog, I’m an Indonesian dude living in Papua Province, Indonesia. So if you know a thing or two about this place, feel free to relate everything I just told you to Special Autonomy, affirmative action and all that crap. I’m not in the mood to talk politics…..yet.
What? Links? Google it dammit, don’t be such a baby.

PERINGATAN
Tulisan ini tidak ada gambarnya

Januari 2007. Setelah mengajar di English First Jayapura selama 1 tahun + 3 bulan, saya memutuskan keluar dari situ setelah owner menolak memberi saya kenaikan gaji yang memuaskan. Kelak saya akan mendengar bahwa seluruh tim pengajar expat pendahulu saya juga memutuskan keluar satu demi satu karena alasan yang sama : kesejahteraan.

Kesempatan pertama yang saya lirik setelah menganggur selama lebih kurang 2 bulan adalah lowongan reporter pada waralaba Metro TV untuk Papua yang kala itu hendak didirikan di Jayapura. Waralaba ini adalah joint-venture antara Metro TV dengan Pemerintah Provinsi Papua, yang diwakili oleh BUMD-Nya, P.D. Irian Bhakti.
Walaupun secara teknis status saya pengangguran sejak keluar dari English First, di luar dari job-job freelance sebagai penerjemah yang kerap saya terima, saya waktu itu masih rutin menggambar karikatur untuk Tabloid dua-mingguan Suara Perempuan Papua, sehingga sedikit banyak paham dengan dunia jurnalistik. Ini menambah kepercayaan diri saya untuk mengejar karir sebagai reporter, yang memang sudah menjadi salah satu cita-cita sejak remaja.
Ujian tahap pertama adalah tes tertulis model drill selama lebih kurang 3 jam nonstop, terdiri atas serangkaian psycho-test. Muatan tes itu tidaklah terlalu berat, namun duduk terus-menerus selama lebih dari 2 jam adalah ujian yang sebenarnya bagi ambeien saya.

Ada kejadian kecil yang menarik di tes tahap pertama itu. Setelah sekitar 100an pelamar terkumpul dalam ruangan pada pukul 09.00, panitia menyatakan pintu ruangan akan ditutup pada pukul 09.05, dan bahwa jendela toleransi keterlambatan yang diberikan adalah 5 menit. Lebih dari itu siapapun tidak akan diijinkan masuk.
Sekitar tiga puluh menit kemudian, atmosfer hening penuh konsentrasi dalam ruangan tiba-tiba terganggu oleh suara ketukan pintu dari luar. Saat salah satu anggota panitia, orang yang sama yang mengumumkan “toleransi lima menit” tadi, membuka pintu sedikit, sempat terlihat oleh sebagian yang ada di dalam bahwa yang mengetuk pintu adalah tiga orang pelamar yang datang terlambat. Pembuka pintu yang sudah memasang tampang dingin dan sudah membuka mulut bersiap untuk mengusir saat membuka pintu, tiba-tiba mengatupkan bibirnya dan langsung tersenyum ramah saat melihat betapa salah satu dari tiga orang tersebut adalah Rini Setiani Modouw, finalis Putri Indonesia 2006 dari Papua. Setelah basa-basi ramah selama beberapa belas detik, jabat tangan dengan semua anggota panitia, ketiga-tiganya dipersilahkan mengikuti ujian.
Setelah sang Putri Papua duduk nyaman dan mulai mengerjakan soal, seorang juru kamera yang sejak awal mendokumentasikan jalannya ujian, yang awalnya hanya berdiri dengan tripod di pojok ruangan, tiba-tiba menggotong kameranya dan mulai mondar-mandir meng-close-up Rini dari berbagai posisi. Setelah dipandang cukup, ia kembali ke meja panitia dan tersenyum-senyum kagum. “Ya, memang camera-face”, katanya.
Kelak saya akan mendengar bahwa status Rini kala itu bukanlah pelamar, karena sebelumnya ia justru sudah dipinang oleh Metro TV – atau ditawarkan kepada Metro oleh Pemprov Papua, sama saja – untuk menempati salah satu pos News Presenter. Jadi ya, mungkin perlakuan khusus yang diterimanya kala itu wajar-wajar saja.
Yang tidak kalah menarik sebenarnya adalah fakta bahwa salah satu dari dua pelamar yang menemaninya waktu itu ternyata adalah teman saya si Viktor. Kelak ybs akan menceritakan kepada saya bahwa sebenarnya ia tidak berniat melamar pekerjaan pada waktu itu. Ia sedang dalam perjalanan untuk urusan lain pagi itu sewaktu melihat Rini dan seorang rekan berdiri di pinggir jalan. Iapun berhenti dan menawari mereka menumpang mobilnya, yang mana diterima dengan senang hati. Dalam perjalanan ia ditawari oleh Rini untuk ikut tes bersama mereka, yang mana juga diterima dengan senang hati. Dalam rangka menyambut tawaran dadakan itu, Viktor terpaksa memutar mobil menuju ke rumahnya untuk mempersiapkan dokumen-dokumen administratif yang diperlukan untuk melamar, sekaligus mengetik surat lamaran. Mungkin ini yang menyebabkan mereka terlambat hampir setengah jam. Wajar kalau begitu.

Setelah lolos tahap pertama, saya bersama sekian belas lolosant lain bersiap untuk ujian tahap selanjutnya, yaitu tes Bahasa Inggris dan tes skill yang disusul interview. Tahap kedua ini dijadwalkan setelah makan siang hari itu juga. Adapun tes skill yang dimaksud adalah tes untuk kemampuan teknis terkait posisi yang dibidik masing-masing pelamar. Setelah menyelesaikan dua tes tertulis itu, saya pun mulai mengantri untuk giliran interview.
Pewawancara saya bernama bapak Sunanto atau Kusnanto atau Suyanto, saya tidak ingat persis. Beliau mengaku memegang jabatan sebagai salah satu Senior Producer di Metro TV. Berikut potongan wawancara yang masih tertinggal di ingatan saya.

Pewawancara : Sebagai reporter, jika diterima, jenis liputan seperti apa yang lebih anda sukai ?

Saya : Saya suka investigasi.

Pewawancara : Alasannya ?

Saya : Di Papua ini, khususnya di ibukotanya, banyak sekali skandal-skandal dalam pemerintahan; dan masih belum ada media pers yang berani sekaligus mampu untuk meng-expose.

Pewawancara : Anda punya satu contoh konkrit ?

Saya : Ada beberapa. Tetapi satu yang paling menggelitik, itu soal skandal penggembosan UAN tahun lalu. Ini karena latar belakang akademis saya sendiri di pendidikan, dan rekan-rekan saya banyak yang menjadi guru-guru sekolah, jadi saya tau persis apa yang terjadi di lapangan.
Pada UAN tahun lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran di Pemerintah Kota Jayapura memberi instruksi secara langsung kepada Kepala-kepala Sekolah di kota Jayapura untuk menempatkan guru-guru mata pelajaran di ruang-ruang ujian pada hari H, lalu membuat dan menyebarkan jawaban soal kepada peserta ujian. Praktek ini didukung dengan kebijakan untuk tidak menukar guru-guru pengawas UAN antar sekolah.

Pewawancara : Apa tindakan anda saat mengetahui itu ?

Saya : Saya tentu tau bahwa penggembosan UAN itu sudah terjadi di mana-mana dalam skala nasional. Tapi disini, pendekatan hukum hampir mustahil karena guru-guru disini – PNS maupun honor – masih bermental orde baru. Dari semua yang saya tanyai, ndak ada yang mau memberi kesaksian andai masalah ini sampai dibawa ke polisi.
Jadi, saya mengambil pendekatan media. Kebetulan saya kartunis freelance di salah satu media cetak disini. Jadi saya lontarkan masalah ini di rapat redaksi. Awalnya usulan saya disambut baik, dan teman-teman kelihatan antusias menyikapi. Tapi selang beberapa hari, saya diberitahu bahwa isu itu tidak akan diliput, karena ternyata Tabloid itu baru saja menerima sumbangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang hendak disorot.

Pewawancara : Kalau misalnya anda diterima di Metro, lalu terjadi hal yang sama : anda melontarkan isu, lalu ditolak oleh redaksi karena pihak-pihak yang terlibat punya hubungan khusus dengan Metro. Apa tindakan anda ?

Hal pertama yang terlintas di otak saya adalah : Ini pertanyaan jebakan. Selama hampir dua detik saya berpikir keras. Hanya satu parameter yang sempat saya timbang : calon reporter seperti apa yang dicari Metro TV ? Tipe ayam atau tipe serigala? Saya tidak boleh bengong terlalu lama, karena apapun jawaban saya akan menjadi kurang meyakinkan kalau terlalu lama berpikir. Jawaban yang menyangkut prinsip, harus diberikan spontan. Tidak boleh terkesan ngarang-ngarang. Jadi, saya putuskan, Metro tidaklah mencari calon reporter tipe ayam.

Saya : Saya maju terus, pak.

Pewawancara : Maju terus bagaimana maksud anda? Anda tetap memaksa meliput isu itu?

Saya : Ya.

Pewawancara : Padahal sudah dibilang tidak akan dimuat. Lalu bagaimana ? Apakah anda akan sampai mengambil langkah membawa isu itu ke media lain ?

Asu! Jebakan lagi!
Harus. Konsisten. Spontan.

Saya : Itu opsi terakhir. Tapi terpaksa akan saya ambil kalau tidak ada jalan lain.

Pewawancara : Berarti anda tidak cocok menjadi reporter Metro TV.

Eh?

Saya : Lalu cocoknya reporter mana, pak? TVRI? ……..

Pewawancara : Di Metro TV ini, bukan cuma landasan idiil yang dipakai, tapi juga landasan komersil. Sebagai reporter, anda jelas tidak boleh mengangkat isu yang dapat merugikan perusahaan.

Saya : …….

Selebihnya dari wawancara itu sudah tidak begitu penting, karena pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan administratif; ekspektasi gaji, kesediaan terhadap irregular working hours, dsb.
Keesokan harinya saya kembali untuk membaca pengumuman hasil ujian dan interview. Seperti sudah saya duga, saya gagal.

* * *

Sebulan berlalu masih dengan status pengangguran. Saya sedang membaca koran sambil mengantri di loket Pengendali ASKES di RSUD, mengurus resep-resep dari dokter yang menangani ibu saya dalam pemeriksaan rutin mingguan; saat melihat iklan lowongan pada satu proyek bantuan kesehatan dari European Union. Judul proyeknya SCHS. Papua, khususnya dua kabupaten Keerom dan Merauke, adalah salah satu dari tiga Provinsi – bersama Jambi dan Sumsel – yang menjadi target proyek percontohan sebelum digulirkan ke Provinsi-Provinsi lain. Ada dua pos yang diiklankan untuk kantor cabang Papua : Treasurer dan Translator.
Tiba-tiba HP saya bergetar. Ada SMS. Ternyata dari Viktor (ya, Viktor yang tadi). “Fritz, ada lowongan di Cepos utk Translator,” ketiknya. Ya, sudah tahu.
Dua minggu kemudian, setelah mengirim lamaran dan CV, saya ditelepon untuk datang mengikuti interview.
Di lokasi, saya bertemu Viktor. Diluar dugaan saya, ternyata ia tidak melamar pos Translator, padahal background-nya S.Pd Bahasa Inggris. Ia justru melamar pos Treasurer. Katanya ia lebih mempercayai pengalamannya “ngurusi duit” di berbagai Ormas dan UKM daripada kemampuannya dalam bidang penerjemahan. Oqelah qalo beqgitu.

Walaupun interview ini melibatkan tiga orang pewawancara sekaligus – satu expat dan dua pribumi – namun prosesnya tidak selama yang saya perkirakan. Tidak sampai 15 menit. Pertanyaan yang diajukan juga tidaklah luar biasa. Saya sampai berpikir interview ini cuma formalitas karena mungkin mereka sudah mendapatkan orang lain yang akan diterima. Hanya satu seri pertanyaan yang sekiranya layak diingat, lantaran saya menduga pertanyaan inilah yang secara kosmik akan memicu perkembangan-perkembangan “abnormal” yang kelak terjadi kemudian. Pertanyaan ini datang dari ibu DUT, salah satu pewawancara pribumi yang memegang posisi sebagai Project Assistant.

Ibu DUT : How would you feel if you were put in the position where you have to interpret in front of an audience?

Saya : Err… I don’t know if I have to feel anything. That’s what an interpreter does, isn’t it? I’m not exactly new to this field of work, so something like that shouldn’t be a problem for me.

Ibu DUT : I’m talking about the psychological pressure; for example when you have to keep up with what the speaker is saying, or anything like that?

Saya : Well, it’s what I do. I’ve been doing this for quite some time now. So I don’t think there’s much pressure that I can’t handle.

Ibu DUT : So you won’t feel stressed or anything like that?

Saya : No, not at all. Like I said, it’s what I do.

Keesokan harinya saya kembali untuk mengikuti tes tertulis. Inipun tidaklah luar biasa. Hanya diminta menerjemahkan dua paragraf teks berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan dua paragraf teks lain dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Waktu yang diberikan 30 menit. Yang bisa menjadi masalah bagi penerjemah minim pengalaman, mungkin bahwa dua teks tersebut adalah laporan kondisi medis di beberapa desa di Merauke dan Keerom, yang penuh dengan jargon medis dan nama-nama berbagai jenis penyakit. Pengalaman singkat saya bersama MSF amat sangat menolong dalam mengenali jargon-jargon tersebut.

Alhasil saya lumayan kecewa saat seminggu kemudian ditelepon oleh ibu DUT dan dikabari bahwa saya gagal. Saya masih ingat persis kalimat beliau, “Nilai total kamu cuma selisih satu poin dari pelamar yang kami terima.” Ah kampret.
Kekecewaan saya berubah jadi keheranan manakala sorenya saya dihubungi Viktor, yang mengaku bahwa dia diterima – bukan sebagai Treasurer, tapi sebagai Translator.
Yang ajaib, ia juga mengaku dihubungi oleh ibu DUT beberapa hari setelah wawancara. Ibu DUT memintanya mengalihkan lamarannya dari pos Treasurer ke pos Translator, karena latar belakang pendidikannya “lebih cocok jadi Translator”. Viktor menerima tawaran ibu DUT, walau tidak berharap banyak. Tes tertulis yang dikerjakannya pun tidak sampai selesai dalam batas waktu 30 menit yang diberikan. Ia juga mengaku sama sekali asing dengan jargon-jargon medis dalam teks yang harus diterjemahkan.
Dan ia diterima.
Ah.

Tiga minggu berlalu. Kekecewaan saya belum hilang saat saya akhirnya dihubungi oleh SCHS. Tapi bukan oleh ibu DUT, melainkan oleh AV, yang memegang jabatan Co-Manager, atasan ibu DUT. Saya diberitahu bahwa Viktor, penerjemah mereka, telah memutuskan untuk mengundurkan diri setelah melewati tiga minggu masa percobaan. Ya, tentu saja. Ini bukan kerja main-main. Prinsip pasaran “belajar sambil jalan” tidak berlaku disini. Either you can do it, or you can’t. There’s nothing in between. Saya ditawari untuk mengisi pos Translator.
Harga diri, sesungguhnya, hanyalah debu di hadapan momok “kesejahteraan”. Tawaran itu saya terima.

Umur proyek SCHS hanya tinggal 10 bulan saat saya mulai bekerja. Sebanyak itulah masa kontrak yang tersisa untuk saya. Namun masa yang singkat itu, sungguh masa yang padat. Padat oleh pengalaman.
Sebagai proyek kemitraan, SCHS sangat berbeda dibanding proyek-proyek kemitraan lain antara Pemerintah dengan lembaga donor. European Union, seperti mungkin sudah diketahui, bukanlah sebuah NGO; melainkan adalah “Pemerintah” Eropa. Maka yang terbentuk dalam SCHS bukanlah kemitraan dimana kedua pihak saling beradaptasi dengan pasangannya, namun hubungan bilateral antara dua “pemerintahan” dimana masing-masing sama-sama kukuh dengan standar birokrasinya yang sama-sama bendproof. Prinsip kemitraan diterjemahkan secara literal kedalam sistem pengelolaan yang “serba Co-“. Kendali atas seluruh proyek di ketiga Provinsi bermuara pada sepasang “Co-Directors” yang berkantor di Jakarta – satu expat dan satu WNI yang biasanya berstatus pensiunan pejabat Depkes. Tiap kantor cabang di ketiga Provinsi dikepalai oleh sepasang “Co-Managers” – satu expat dan satu WNI yang biasanya berstatus PNS aktif di Dinas Kesehatan Provinsi. Segala keputusan yang menyangkut duit harus disahkan dengan joint-signature.
Sistem co-direction (Nasional) dan co-management (Provinsi) ini pada prakteknya menelurkan kekacauan demi kekacauan – baik di level direksi maupun di level manajemen. Saya sudah tidak ingat ada berapa kali pergantian Co-Director(s) maupun Co-Manager(s) di ketiga Provinsi selama kurun waktu 5 tahun berjalannya proyek. Di kantor cabang Papua sendiri, saya bekerja di bawah Co-Manager expat ketiga; dan sempat menyaksikan ybs dilengserkan lagi, dalam proses tambal-sulam yang penuh intrik dan konflik.
Banyak hal yang saya pelajari selama bekerja di SCHS. Yang pertama adalah politik kantor. Bagaimana melawan kecurangan dengan kewarasan, dan menjawab taktik-menjatuhkan dengan kinerja. Bagaimana cara bertahan untuk tidak memilih pihak dalam situasi konflik elit, tidak terjebak dan tetap konsisten bersikap profesional.
Saya juga belajar untuk tidak mengubah konflik profesional menjadi konflik pribadi. Indeed, business is nothing personal. Saya memulai pekerjaan di SCHS dengan perasaan syak-wasangka terhadap ibu DUT, yakin bahwa ia punya itikad buruk terhadap saya dan bahwa ia sengaja berusaha mencegah saya diterima menjadi Translator di situ. Dugaan saya terpastikan saat kontrak saya memasuki bulan ke-6. Kala itu AV, si Co-Manager expat sedang berusaha dilengserkan oleh Jakarta. Ibu DUT diduga menikamnya dari belakang, membocorkan “skandal-skandal” yang dilakukan AV di kantor kepada Jakarta. AV memberitahu saya bahwa alasan mengapa ia menerima Viktor pada awalnya, dan bukan saya, adalah karena ibu DUT diam-diam telah menukar CV kami berdua. “I took Viktor because your CV said you didn’t have any NGO experience,” katanya. Jelas CV milik Viktor yang dibacanya waktu itu, karena dalam CV saya jelas tercantum pernah bekerja di MSF.
Entah apa saat itu AV tengah berusaha mencari sekutu diantara stafnya dalam konfliknya dengan Jakarta, namun apa yang disampaikannya benar-benar potongan jigsaw yang hilang selama ini. Benar-benar klop dengan apa yang sudah terjadi 6 bulan sebelumnya.
Tapi saya memilih untuk tetap berkepala dingin, dan berusaha untuk tidak ikut-ikutan terseret dalam konflik tersebut. Terus menunjukkan kinerja yang profesional. Kebijakan yang saya pilih terbukti manjur. Saat AV dilengserkan, dan diganti dengan Co-Manager expat dari Sumsel yang proyeknya sudah lebih dulu kelar, Jakarta memutuskan untuk “sekalian” melakukan perampingan besar-besaran terhadap kantor cabang Papua. Lima posisi sekaligus dihapus : Project Assistant, Administrative Assistant, Secretary, Logistician, dan Translator. Satu dari lima orang pada posisi tersebut akan dipertahankan, dan dipromosikan menempati pos baru : Administrator.
Co-Manager WNI yang baru, pak Slamet, tanpa ragu merekomendasikan saya untuk menempati pos tersebut. Itu artinya kenaikan gaji 50%, plus pesangon 150% gaji di akhir kontrak.
10 Bulan yang sangat berharga, sarat ujian dan pengalaman, telah saya lalui dengan sukses. Saya sangat bersyukur.

***

Itu karena saya menyangka tidak akan terlalu menemui kesulitan mencari NGO atau lembaga donor internasional lain yang bisa dimasuki.

Faktanya, saya menganggur selama hampir 2 tahun sejak Maret 2008. Badai affirmative action yang sejak 2001 melanda sektor pemerintahan dan swasta, ternyata juga telah menembus sektor lembaga non-pemerintah-non-profit. Hampir tidak ada tempat di ranah NGO di Jayapura untuk pekerja non-Papua macam saya.

Agustus 2008. Saya mencoba melamar untuk lowongan Communication Officer yang diiklankan oleh WWF Jayapura. Dari judul posnya, saya yakin pekerjaan tersebut tidak akan jauh-jauh dari wilayah “komunikasi” ataupun “humas”.
Saat dihubungi untuk interview, sayapun datang ke kantor WWF. Selain saya, hanya 2 orang yang melamar posisi tersebut. Satu laki-laki yang tampaknya sebaya dengan saya, seorang staf administrasi di perusahaan kontraktor. Satu lagi seorang gadis fresh-graduate jebolan Fakultas Ekonomi salah satu perguruan tinggi di Jawa; entah kampus apa persisnya. Pada waktu itu saya sangat percaya diri karena yakin persaingan akan lebih sehat, lantaran tidak ada orang asli Papua di antara pelamar.
Saya diwawancara oleh pimpinan kantor berinisial BW. Hanya ada 1 pertanyaan yang saya ingat, selebihnya saya anggap tidak signifikan dalam penentuan hasil interview itu kelak.

BW : Apa yang anda tau soal marketing ?

Saya tidak ingat sama sekali jawaban saya waktu itu, selain hanya bengong dan mengulang, “Ma-marketing ?”
Ternyata salah satu uraian tugas Communication Officer, yang tampaknya punya bobot paling berat dibanding uraian tugas lain, adalah berkampanye di Mall ala SPG. Mempromosikan kegiatan dan misi WWF, dan, menawarkan membership berbayar bagi khalayak yang peduli : untuk fee keanggotaan plus bonus 1 paket gimmick WWF.
Cewek lulusan ekonomi itu yang akhirnya diterima. Saya tidak pernah mengerti sampai sekarang, mengapa judul pos itu bukan “Marketing Officer”.

November 2008. Saat lowongan Communication Officer itu sekonyong-konyong kembali dibuka, entah setan mana yang membuat saya melamar lagi kesana. Mungkin saya berpikir, WWF tidak puas dengan cewek ABG itu, dan mulai sadar bahwa mereka butuh pekerja, bukan manekin hidup.
Saya kembali diwawancarai oleh orang yang sama, bapak BW. Lagi-lagi, hanya 1 pertanyaan yang saya ingat.

BW : Lho, anda lagi ? Sudah ditolak, kok anda masih mau datang lagi ?

Lagi-lagi, saya tidak ingat sama sekali jawaban saya waktu itu. Yang jelas hasilnya sama : ditolak juga.

* * *

Sejak Maret 2008 hingga September 2009, walau berstatus pengangguran saya masih sesekali menerima job penerjemah freelance di beberapa NGO – yang lebih memilih mengambil tenaga freelance daripada mempekerjakan seorang penerjemah secara full-time. Penghasilan tidak tetap itu yang saya pakai untuk menyambung hidup, berusaha sejarang mungkin mengikis tabungan hasil kerja di SCHS + pesangon.
Pada September 2008, saya bersama satu unit PC kesayangan saya, menumpang di kios fotokopi yang baru saja dibuka oleh Viktor (ya ya, masih Viktor yang itu. Apa mau dikata, kota ini memang sempit). Praktis saya kembali menjadi tukang ketik selama satu tahun.
Setahun kemudian, Viktor menyatakan tidak mampu lagi meneruskan kontrak kiosnya. Sayapun menawarkan untuk patungan agar bisa mengontrak tempat itu setahun lagi. Tawaran saya diterima.
Oktober 2009, saya resmi membuka usaha penyewaan PS2 di lantai atas. Usaha fotokopi milik Viktor tetap di lantai satu.

Setelah merasa yakin bahwa dunia wirausaha adalah perlabuhan terakhir saya, tiba-tiba bulan Maret lalu salah satu NGO langganan tetap jasa penerjemahan saya (maaf NGO ini tidak bisa saya buka namanya disini, mengingat kebijakan komunikasi eksternal mereka yang melarangnya), memberikan tawaran kerja full-time.

Saya tidak berpikir dua kali. Langsung saya terima. Ini lantaran 2 bulan setelah usaha saya berjalan ada 2 rental PS lagi yang sekonyong-konyong dibuka – masih dalam radius 300 meter dari tempat saya – yang ternyata benar-benar membuat usaha saya jadi sepi macam kuburan.
Tidak ada yang luar biasa dalam proses interview, lantaran hanya formalitas belaka. Toh saya tidak melamar, melainkan ditawari.
Maka syahdan, sejak 28 Maret tahun ini saya resmi jadi kuli lagi – menjual kemerdekaan wiraswasta demi penghasilan yang lebih layak. Yang mungkin pantas disebut ironis adalah bahwa judul pos yang saya tempati sekarang ini adalah : Communication Officer.

Saya, H-1/2 final Piala Dunia 2010, di tengah kemacetan jalan konvoi pendukung Belanda, kepada seorang pengendara motor yang menggotong bendera Israel.

Diserukan oleh serombongan pemuda asal Wamena Pegunungan Tengah Papua, bersenjatakan parang, sebagai protes atas pembangunan pos kamling di depan salah satu gang di komplek saya.

Asumsi
Nampaknya beliau-beliau menganggap mencuri adalah hak azasi, dan segala usaha untuk menghalanginya adalah pelanggaran HAM.

Latar Belakang Asumsi
Paling tidak dalam setahun terakhir, kejadian “perampokan berkedok pencurian” pada malam hari sangat marak di komplek saya. Modusnya selalu serupa : satu sampai dua orang bertugas mencuri, lalu beberapa orang lainnya bertugas berjaga di luar rumah sebagai pengendali massa jikalau penghuni rumah berteriak dan warga berdatangan.

Ada beberapa kejadian dimana 5-6 orang bersenjata parang dan jubi sanggup menghadirkan shock and awe terhadap sekian puluh warga yangg mengepungnya, sehingga bisa dengan santai melenggang dengan barang-barang curian di depan hidung warga tanpa ada satupun yang berani menyentuh.

Ini tentu dikarenakan tidak satupun warga yang sudah kehilangan kewarasannya sehingga sudi bertaruh nyawa menyerbu beberapa orang bersenjata tajam yang tidak terlihat segan untuk menggunakan senjatanya. Perhitungannya, walaupun 5-6 orang ini berhasil dibasmi, tentu paling tidak harus ada 1-2 dari warga yang juga harus kena bacok. Kenekatan untuk maju membuka jalan bagi yang lain ini yang belum dipunyai warga komplek saya.

Fakta inilah pada akhirnya yang membawa pada konklusi perlunya dibangkitkan kembali ronda siskamling. Lantaran berkurangnya jumlah pengangguran di komplek, ronda di tiap RT memang sudah lama ditinggalkan. Warga harus berangkat kerja pagi-pagi, tentu enggan mengorbankan tidur malamnya demi kegiatan melek bareng. Adalah maraknya kejadian perampokan-berkedok-pencurian yang akhirnya membangkitkan kesediaan warga untuk memulihkan kembali tradisi ronda; paling tidak di salah satu gang di komplek seperti saya sebut di atas. Siapa sangka, pembangunan pos ronda justru menuai protes.

Well, kabar baiknya, polisi sukses tiba di tekape tidak lama kemudian. Walaupun hanya 1 orang yang berhasil ditangkap, namun saya optimis ini seharusnya bisa menjadi petunjuk berarti yang mengarah kepada pemburuan tersangka-tersangka perampokan selama ini.

Akun Facebook saya sudah terbengkalai selama setahun lebih. Begitu juga Friendster. Hanya saya sentuh tiap ada kolega yang secara spesifik minta agar kontak hanya dilakukan via salah satu dari dua situs jejaring sosial ini. Namun sekitar seminggu yang lalu, lantaran secara tidak sengaja melirik akun milik Victor, saya tertarik pada dua akun grup yang terafiliasi pada akun ybs : UNCEN English Department dan Universitas Cenderawasih Jayapura. Saya khususnya tertarik pada akun terakhir. Penasaran saja, obrolan cerdas nan ilmiah apa sih yang beredar disana? Saya pun melihat-lihat catatan-catatan dinding yang ditinggalkan para member-nya. Dan saya langsung mual terkentut-kentut demi melihat satu post ini :


Seperti biasa, saya tidak pernah bisa menahan diri tiap kali menemukan hal-hal bodoh. Saya nekat bergabung dengan akun grup tersebut demi bisa mengomentari post komentar diatas (Facebook menyebutnya ‘post’, tapi saya lebih nyaman menyebutnya komentar saja).
Debat yang bergulir selanjutnya sangat mengasyikkan. Saya selalu sangat menikmati kegiatan intellectual bullying – yang mungkin lebih sering disebut trolling ini.
Sampai post ini dirilis, debat Facebook ala forum tersebut masih berjalan – paling tidak saya berharap begitu. Bagi yang ingin mengecek perkembangan terakhir secara live, silahkan akses link Universitas Cenderawasih Jayapura di atas. Versi “see all post”-nya juga ada [Link].
Namun untuk lebih memudahkan, saya memutuskan untuk menyalin dialog yang sudah berjalan sampai dengan post ini dirilis, agar bisa dinikmati langsung.
Gaya dan cara menulis tiap debator tidak saya ubah maupun edit lagi lantaran malas.

Hatzi Ardi Sudja :
UNCEN is the best university..

Fritzter :
@Hatzi Ardi Sudja

UNCEN is the best university

Apa? Terbaik dalam hal apa?
Kurikulumnya? Sistem manajemen akademik dan administrasinya? Pelayanan terhadap mahasiswa? Kualitas dosen? Atau kualitas lulusannya?

Sudah punya database akademis yang terkomputerisasi? Bagaimana dengan administrasi? Kenapa tiap yudisium & wisuda mahasiswa harus setor kuitansi SPP dari semester awal sampe akhir? Dimana arsip Universitas?
Apanya yang terbaik?

Dengan UNIPA saja masih kalah, bisa-bisanya klaim yang terbaik.

Sebagai kaum intelektual, biasakanlah bicara dengan dasar logika dan fakta. Supaya tidak bikin malu almamater.

Menyatakan kecintaan boleh saja, tapi jangan bikin pernyataan tidak bertanggung jawab menyatakan UNCEN yang terbaik. Jangan cuma gara-gara cinta trus klaim sbg yg terbaik.
Bilang saja bahwa seburuk apapun UNCEN, ia tetap yang terbaik bagi anda. Itu baru objektif, cerdas, dan bisa dipertanggung jawabkan.

George Rumborias :
@Frits Haryadi: saya rasa sbg orang intelektual anda tdk bs menempatkan diri anda dg baik..knp?? Anda tdk bs menghargai opini dr org lain yg disampaikan..anda hrz ingat bhw penilaian baik atw tdk suatu institusi pendidikan ada pada dirjen dikti..bkn pada diri anda !!..kalo anda merasa tdk puas dg komentar Teman Sejawat saya,tanyain dong sm dirjen dikti….
Kalo emg tiap wisuda hrs ngumpulin kwtnsi spp kek,.database blm jelas kek,.kurikulum kek…toh slm ini UNCEN TETAP BAIK-BAIK SAJA…!!

Andro Karubuy :
@fritz Haryadi: dr komentar yg anda lontarkan menunjukkan bahwa kapasitas intelektual anda sgt terbatas n anda tdk bgt mengerti ttg standar penilaian suatu institusi pendidikan. Z setuju dg apa yg sdr george ungkapkan. Apakah anda ada bukti otentik dr DIKTI ttg UnCEN lbh buruk dr UNIPA?

Fritz Haryadi :
@George Rumboiras & Andro Korubuy:
———————————————————

…Apakah anda ada bukti otentik dr DIKTI ttg UnCEN lbh buruk dr UNIPA?

Berbeda dengan anda berdua, saya justru sudah lebih dahulu mencari data sebelum saya menulis disini. Berbeda dengan anda berdua, saya tidak asal bunyi.

Akreditasi UNCEN : http://banpt.blogspot.com/2010/04/uncen-akreditasi-universitas.html
Akreditasi UNIPA : http://banpt.blogspot.com/2010/04/unipa-universitas-negeri-papua.html

Dalam tabel hasil akreditasi UNCEN (masa berlaku bervariasi, ada yang 2001, ada yang hingga 2012) bisa dilihat bahwa dari 23 Program Studi yang ditampilkan disitu, tidak ada satupun yang mendapat akreditasi A (B dan C masing2 11). Bahkan salah satu Prodi mendapat akreditasi D.
Ini berbeda jauh dengan UNIPA yang salah satu Prodinya mendapat akreditasi A. Tidak satupun yang mendapat D.

Silahkan dibandingkan sendiri. Tabel yang lebih lengkap dari ini seharusnya ada, tapi sementara ini baru segini yang saya dapat.

Fritz Haryadi :
@Andro Korubuy;

Bagaimana, sudah menemukan batas kapasitas intelektual anda sendiri ?

Seharusnya saya tidak perlu repot2 mencari bukti, lantaran anda sendiri tidak datang dengan bukti.
Sekarang setelah saya sudah memberi “bukti otentik” bahwa UNCEN lebih buruk daripada UNIPA (paling tidak secara akademik), saya tunggu “bukti otentik” dari anda yang menyatakan sebaliknya.

Ayo, buktikan bahwa bukan kapasitas intelektual anda yang justru terbatas.

Fritz Haryadi :
Berikut ini data tambahan sebagai bukti pendukung terhadap sanggahan saya untuk komentar “UNCEN is the best university” dari Hidas atau Hadit atau Hidat atau siapapunlah namanya itu.

Tingkat dunia : World University rankings:
http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2008/overall_rankings/fullrankings/
UGM ke-316. Tidak ada UNCEN disitu. Bahkan di peringkat 500an ke bawah sekalipun.

Tingkat Asia : http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=asia
Disitupun tidak ada UNCEN.

Tingkat Asia Tenggara : http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=SE_Asia
Masih tidak ada UNCEN.

Lalu UNCEN itu terbaik dimana ???

Boijke Jufuway :
The first Uni in West Papua and I am proud that I’ve studied there…

Beto Phuyaka Fa :
Yeah I’m proud too!
What ever it will take, what ever people will say, what ever the reason will be……..
I will always love UNCEN 4ever n ever!!!
I don’t care wht would u gonna say……!!( sakno ne awakmu) Trying to prove anything but nothing!!! (T_T)…….hikss…hiks…hiks……
Go to hell with your vindications!!! Useless person that just trying to throw off on UNCEN’S shortcoming. Fuck with dat kind of people!!!

George Rumborias :
@fritz hariadi: sangatlah BODOH DAN TERKESAN ANDA TDK BERPIKIR SBG SEORANG YG BERPENDIDIKAN… cb pikir anda membandingkn uncen dg ugm dan univ lain di dunia,asia,asia tggara,..pemikiran yg dangkal…uncen is the bezt universitz..yg lain lewat…

DOOOONG !!!!!!!

Komentar terakhir inilah yang membuat saya merasa haruuuus sekali menggubah liputan debat kusir ini menjadi posting di blog ini.
Benar-benar quote of the millenium^©Geddoe.

Selanjutnya dengan cerah ceria saya menjawab komentar terakhir tersebut. Entah kenapa saya menemukan kenikmatan yang begitu Ilahi manakala sedang mempermainkan seseorang.

Fritz Haryadi :
@George Rumborias
————————————
Ah, terima kasih sudah menunjukkan kapasitas anda yang sesungguhnya.
Siapapun yang membaca disini paham kok, siapa diantara kita yang bodoh.

…membandingkn uncen dg ugm dan univ lain di dunia,asia,asia tggara,..pemikiran yg dangkal..

Lalu mau anda UNCEN harus dibandingkan dengan Universitas mana? Saya sudah berbaik hati hanya membandingkannya dengan UNIPA. Anda minta bukti, sudah saya beri. Lalu anda sendiri sudah memberi bukti apa? Apa yang sudah anda berikan disini, yang membuktikan bahwa anda selama ini “BERPIKIR SBG SEORANG YG BERPENDIDIKAN” ?

Saya membandingkannya dengan skala dunia, Asia dan Asia Tenggara ya karena pernyataan “UNCEN universitas terbaik” itu diutarakan dengan bahasa Inggris, itu berarti skalanya ya harus Internasional, karena bahasa Inggris adalah bahasa Internasional. Sederhana sekali.
Sebegitu susahnyakah konsep itu untuk anda pahami ?

@Boijke & Beto Phuyaka Fa
———————————-
I’m not telling you not to be proud. I never am.
Despite being one of the 7 deadly sins, Pride is a God-given right, and I’m not telling you not to be proud of your university.

I’m just pissed off when someone names UNCEN as “the best” without even bother to explain, when asked, as to what properties the title is based on. The best in what? The best where?

I already wrote here in my first comment in Bahasa that it’s no problem when you express your affections and feelings for UNCEN, and that based on that affection you still love it no matter what.

But when you claim something as “the best” without any logical reasons, well that’s not something an “intellectual” would do.

@Beto Phuyaka Fa
——————————-

…Useless person..

You don’t fuckin’ know me so keep your insults to yourself.

.. that just trying to throw off on UNCEN’S shortcoming.

Well someone’s gotta do it. Might as well be me.
If noone says anything about UNCEN’s shortcomings, then how the hell is it going to develop itself? Especially when everyone keeps blindly claiming it as already “the best” with no logical grounds. These people are the ones that are really useless.

You’re not “the best” just ‘cos people say so. You can only hold that title when you’ve won something. When you’ve defeated others.
I wouldn’t have any problem if you say things like “Persipura is the best”, cos clearly Persipura has won something – more than once.

But this is UNCEN we’re talking about. What exactly has it won?

Nah, begitulah progress sementara parade fallacy di Facebook ini.
Saya merasa puas sekali karena akhirnya bisa menemukan cara untuk membuktikan bahwa unek-unek saya tentang mutu intelektual mahasiswa UNCEN di salah satu post saya tempo hari itu bukanlah isapan jempol. Akhirnya ada juga yang mau maju menjadi kelinci percobaan demi membuktikan kebenaran hujatan saya.